DPR ke Yasonna soal Harun Masiku: Kok bisa terjadi?

Membangun Simkim untuk negara sebesar Indonesia harus mempunyai visi panjang.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) saat rapat kerja membahas tentang rencana kerja tahun 2020, dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (24/2)/Foto antara/M Risyal Hidayat.

Ketua Komisi III DP RI, Herman Hery mengkritisi kesalahan vendor Sistem Informasi Manajamen Keimigrasian (Simkim) yang diungkap Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HaM).

Herman sangat menyangkan kejadian tesebut lantaran menyangkut keamanan negara, bukan saja soal Harun Masiku.

"Semua posibility kejadian, bukan hanya soal Harun Masiku. Soal teroris, soal kejahatan lainnya, imigrasi dan sistemnya Simkim (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) itu menjadi pagar utama untuk mendeteksi semua kejadian. Coba bapak-bapak bayangkan negara sebesar ini kok bisa terjadi hal semacam ini?" kata Herman saat Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Politikus PDIP ini mengingatkan, masalah perekrutan vendor jangan dianggap sebagai musibah yang kebetulan. Hal wajib dipandang serius, jika perlu Kemenkum HAM mengambil sikap untuk memidana vendor tersebut.

Tindakan itu, sambung Herman, perlu dilakukan agar dijadikan pelajaran oleh vendor-vendor ke depan. Jangan sampai negara tercoreng lantaran permasalahan ini.