DPR minta BSSN audit keamanan siber lembaga negara
Sedikitnya terjadi 9 kasus kebocoran data di Indonesia sejak Januari-September 2022.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengaudit keamanan siber seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara. Usul ini disampaikan menyusul maraknya data pribadi yang bocor di situs gelap (darkweb) Breach Forum (breached.to).
"Sebagai leading sector, [BSSN harus] segera lalukan audit keamanan siber di semua kementerian dan lembaga negara. Dari hasil audit, bisa segera ditindaklanjuti dengan melakukan penguatan sistem keamanan data," ucapnya dalam keterangannya, Jumat (9/9).
Menurut Sukamta, kebocoran data publik maupun pegawai lembaga secara beruntun yang menimpa beberapa instansi pemerintah menunjukkan lemahnya keamanan siber negara. Masyarakat pun dirugikan atas hal ini.
"Data-data pribadi warga yang bocor ini sangat berharga. Kalau jatuh kepada pelaku kejahatan siber, tentu akan sangat mengancam warga masyarakat. Penipuan online (daring) yang semakin sering terjadi tentu terkait dengan data-data pribadi warga masyarakat yang bocor," tuturnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, tantangan keamanan siber pada masa depan akan semakin tinggi. Apalagi, layanan dan transaksi secara digital akan dominan dalam pelayanan publik.