DPRD DKI kritisi realiasi anggaran penanganan tawuran: Tak pernah kita temukan solusinya
Badan Kesbangpol DKI menghabiskan 99,09% dari total Rp4,6 miliar untuk penanganan konflik sosial pada 2021.
Jauh panggang dari api. Demikian anggapan DPRD DKI Jakarta tentang besarnya realisasi anggaran penanganan konflik sosial pada APBD 2021 hingga 99,09% dari total Rp4,6 miliar, tetapi tawuran masih kerap terjadi.
Bagi anggota Komisi A DPRD Jakarta, Gembong Warsono, realisasi anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tersebut belum efektif. "Persoalan yang berulang dan tidak pernah kunjung kita temukan solusinya," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/9).
"Harusnya jauh hari sebelum terjadi sesuatu harus bisa dilakukan prediksi, kita cari akarnya. Masa Jakarta berpuluh tahun tidak bisa menemukan akar persoalan tawuran?" imbuh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Gembong pun meminta Kesbangpol menjalankan fungsi dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.Apalagi, tak menyertakan secara perinci realisasi anggaran tersebut.
"Sehingga, tahun depan kita bisa prediksikan apa yang dibutuhkan Pak Taufan (Kepala Badan Kesbangpol Jakarta, Taufan Bakri, red) untuk mengantisipasi itu. Kami minta harus bisa mendeteksi potensi kerawanan Jakarta," paparnya.