sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPRD DKI kritisi realiasi anggaran penanganan tawuran: Tak pernah kita temukan solusinya

Badan Kesbangpol DKI menghabiskan 99,09% dari total Rp4,6 miliar untuk penanganan konflik sosial pada 2021.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Jumat, 02 Sep 2022 17:34 WIB
DPRD DKI kritisi realiasi anggaran penanganan tawuran: Tak pernah kita temukan solusinya

Jauh panggang dari api. Demikian anggapan DPRD DKI Jakarta tentang besarnya realisasi anggaran penanganan konflik sosial pada APBD 2021 hingga 99,09% dari total Rp4,6 miliar, tetapi tawuran masih kerap terjadi.

Bagi anggota Komisi A DPRD Jakarta, Gembong Warsono, realisasi anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tersebut belum efektif. "Persoalan yang berulang dan tidak pernah kunjung kita temukan solusinya," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/9).

"Harusnya jauh hari sebelum terjadi sesuatu harus bisa dilakukan prediksi, kita cari akarnya. Masa Jakarta berpuluh tahun tidak bisa menemukan akar persoalan tawuran?" imbuh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Gembong pun meminta Kesbangpol menjalankan fungsi dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.Apalagi, tak menyertakan secara perinci realisasi anggaran tersebut.

"Sehingga, tahun depan kita bisa prediksikan apa yang dibutuhkan Pak Taufan (Kepala Badan Kesbangpol Jakarta, Taufan Bakri, red) untuk mengantisipasi itu. Kami minta harus bisa mendeteksi potensi kerawanan Jakarta," paparnya.

Anggota Komisi A DPRD Jakarta lainnya, Nasrullah, menambahkan, Kesbangpol harus membuat survei guna mengetahui faktor terjadi tawuran. Dengan demikian, dapat lebih mudah dalam membuat program antisipasi.

"Survei sebagai alat analisa untuk mengetahui kondisi permasalahan. Sehingga, tugas Pak Taufan untuk menjadikan bangsa ini aman dan tidak terpecah-pecah itu bisa dilakukan dari hasil survei," katanya.

Sementara itu, Taufan mengatakan, Kesbangpol Jakarta melalui tim pemantau pencegahan konflik pernah membuat survei. Namun, diakuinya, belum optimal.

Sponsored

Dia pun berjanji, segera membuat terobosan dengan menggandeng unit kerja perangkat daerah (UKPD) lain. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), salah satunya.

"Ini sebuah rantai yang panjang dan bukan hanya Kesbangpol yang mengerjakan, tapi ada runtunan yang harus semua lini bergerak. Sebab, tugas Kesbang hanya sosialisasi," tandasnya.

Berita Lainnya
×
tekid