Galih, 27 tahun, masih ingat betapa repotnya mencari petak makam yang kosong di Jakarta. Maret lalu, ayah Galih meninggal. Pada malam kematian sang ayah, warga Kalideres, Jakarta Barat itu mendatangi sejumlah tempat pemakaman umum (TPU).
Semua pengurus pemakaman yang ia datangi mengatakan tak ada petak kosong. "Saya enggak tahu itu benar apa enggak, tapi malam itu jelas bingung sekali," kata Galih saat berbincang dengan Alinea.id, Minggu (23/6).
Galih akhirnya memutuskan mencari pemakaman di daerah Poris, Tangerang, Banten. Jaraknya sekitar 6 kilometer dari rumahnya. Informasi mengenai petak kosong untuk pemakaman didapat dari salah satu temannya.
"Akhirnya, dapat harga Rp 12 jutaan. Sulit banget mencari lahan pemakaman di Jakarta. Enggak banyak pilihannya," kata Galih.
Hal serupa juga dialami Samiaji, warga Tambora, Jakarta Barat. Pria berusia 32 tahunn itu mengaku sempat kelimpungan mencari pemakaman di daerah Jakarta Barat saat sang ibu meninggal pada waktu 2023.
Setelah hampir 2 jam tidak mendapat kepastian ketersediaan pemakaman, Samiaji dan keluarga lantas memutuskan memakamkan ibunya di kampung halaman mereka di Brebes, Jawa Tengah.
Analis kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Miftahul Adib mengatakan, krisis lahan pemakaman di Jakarta yang masih menjadi masalah warga menengah ke bawah. Ini menandakan ketersedian lahan pemakaman belum menjadi prioritas pemerintah.
"APBD Jakarta itu menyentuh angka Rp90 triliun. Makanya, soal pemakaman ini seharusnya sudah selesai," kata Adib kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Dalam laporan bertajuk "Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2023" yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Jakarta pada Februari 2023, tercatat ada 82 tempat pemakaman umum (TPU) yang dikelola Pemprov DKI. Sebanyak 56 TPU khusus untuk warga beragama Islam, 18 TPU untuk yang beragama Kristen, 13 untuk Hindu/Buddha 13, dan 11 campuran.
Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) Kota DKI Jakarta menaksir luas TPU secara total mencapai 6.070.955 meter persegi atau sekitar 1% dari luas wilayah Jakarta. Sebanyak 68 TPU sudah terisi di atas 95%. Sebagian menggunakan pemakaman tumpang untuk mengakali keterbatasan lahan.
Dengan APBD yang besar, menurut Adib, semestinya Pemprov DKI bisa menyediakan lahan pemakaman yang memadai untuk warga ibu kota. Faktanya, permakaman warga yang meninggal justru malah dijadikan ladang bisnis.
"Sebab, orang Jakarta kalau mau dikubur saja itu juga perlu biaya yang sangat mahal. Belum nanti ada suap buat pengelola makam. Sampai makam, nanti bayar orang yang gali kubur. Orang yang antar bunga segala macam," kata Adib.
Jika lahan di DKI terbatas, Adib mengusulkan Pemprov DKI Jakarta membeli lahan di daerah satelit Jakarta, seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Untuk warga Jakarta Timur, pemakaman bisa dibangun di Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan untuk warga Jakarta Barat, TPU bisa dibangun di Tangerang, Banten.
"Sementara, Jakarta Selatan di Depok atau di Bogor. Tetapi, maksimalkan dulu aset pemerintah itu yang saya kira banyak nganggurnya, yang tidak produktif. Dengan anggaran yang begitu besar, seharusnya pemprov bisa membeli makam yang ada utamanya di daerah DKI Jakarta dengan sebaran yang merata atau beli lahan di daerah di luar Jakarta," kata Adib.
Terakhir, menurut Adib krisis lahan pemakaman di Jakarta bisa diselesaikan dengan memanfaatkan corporate social responsibility. Dalam hal ini, perusahan yang beroperasi di DKI digandeng untuk menyediakan lahan pemakaman untuk warga Jakarta.
"CSR dari para pengembang itu bisa untuk membuka lahan makam. Sebagaimana dulu (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) Ahok memanfaatkan pembangunan simpang susun Semanggi dari CSR," kata Adib.
