Eks Menko Kemaritiman soroti rendahnya anggaran riset dan inovasi iptek
Mimpi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 sulit terwujud jika anggaran Iptek tidak diatur dengan baik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Indroyono Soesilo menyoroti rendahnya anggaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), termasuk perhatian terhadap kesejahteraan para peneliti atau perekayasa pada 4 LPMK, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).
Menurut Indroyono, mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045 saat dilantik di periode kedua pada Oktober 2019 lalu, sulit akan terwujud jika anggaran kebijakan Iptek tidak diatur dengan baik. Alasannya, sambung Indroyono, kemajuan suatu negara sudah tentu berkaitan investasi di bidang riset dan inovasi iptek dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).
"Kalau kita tidak bisa mau berinvestasi di bidang riset dan inovasi Iptek, dan SDM-nya rasanya akan berat. Kita akan begitu-begitu aja. Pertumbuhannya pelan-pelan, untuk konsumsi lagi, bayar hutang lagi, kita hanya bisa begitu," kata Indroyono dalam dalam webinar Alinea Forum bertajuk "Model Integrasi BRIN," Jumat (18/6).
Indroyono mengatakan, kondisi riset dan inovasi Iptek di mancanegara atau negara maju terbagi dalam tiga bagian. Yakni kebijakan, pelaksana, dan pendanaan.
"Kalau kita lihat di negara maju, kebijakan itu dibuat pemerintah, pelaksananya lembaga pemerintah, universitas, lembaga swasta dan industri. (Untuk pendanaanya) Sebenarnya di negara maju itu pemerintah hanya 30% untuk pendanaan, sisanya swasta. Apalagi Korea, 80% swasta, 20% pemerintah," ujarnya.