Jakarta macet, DPR anggap PPKM darurat tak efektif
Karenanya, politikus PDIP meminta pemerintah melakukan penyisiran ke kantor-kantor yang diduga melanggar peraturan PPKM.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, meminta pemerintah menyisir (sweeping) perkantoran selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Pangkalnya, kebijakan itu belum efektif lantaran masih terjadi kemacetan di Jakarta, terutama di sejumlah titik penyekatan ke Ibu Kota.
"PPKM darurat belum berjalan efektif sesuai tujuan dari PPKM itu sendiri. Untuk itu, pemerintah sesuai perintahnya harus melakukan sweeping ke setiap perkantoran sesuai aturan dan memberikan sanksi," katanya, Senin (5/7).
"Terbukti hari ini, Senin, dari jam 8 pagi, mobil menumpuk di jalan tol kota sampai jam 1 siang. Padahal, pemerintah sudah mencanangkan WFH (work from home) 80-100%. Dari mana dan mau ke mana mereka semua? Artinya, titik penyekatan juga harus diperketat di titik-titik tertentu," imbuhnya.
Menurut Junimart, kebijakan apa pun yang diambil pemerintah takan efektif jika tanpa disertai kesadaran masyarakat. Karenanya, kepala daerah hingga lurah atau kepala desa harus terjun langsung ke lapangan, melakukan penertiban di tengah-tengah masyarakat.
"Harus turun ke lapangan melakukan pengecekan kepatuhan masyarakatnya, melarang kerumunan, dan wajib prokes yang dijalankan," tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.