Jakarta macet, DPR anggap PPKM darurat tak efektif

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, meminta pemerintah menyisir (sweeping) perkantoran selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Pangkalnya, kebijakan itu belum efektif lantaran masih terjadi kemacetan di Jakarta, terutama di sejumlah titik penyekatan ke Ibu Kota. 

"PPKM darurat belum berjalan efektif sesuai tujuan dari PPKM itu sendiri. Untuk itu, pemerintah sesuai perintahnya harus melakukan sweeping ke setiap perkantoran sesuai aturan dan memberikan sanksi," katanya, Senin (5/7).

"Terbukti hari ini, Senin, dari jam 8 pagi, mobil menumpuk di jalan tol kota sampai jam 1 siang. Padahal, pemerintah sudah mencanangkan WFH (work from home) 80-100%. Dari mana dan mau ke mana mereka semua? Artinya, titik penyekatan juga harus diperketat di titik-titik tertentu," imbuhnya.

Menurut Junimart, kebijakan apa pun yang diambil pemerintah takan efektif jika tanpa disertai kesadaran masyarakat. Karenanya, kepala daerah hingga lurah atau kepala desa harus terjun langsung ke lapangan, melakukan penertiban di tengah-tengah masyarakat.

"Harus turun ke lapangan melakukan pengecekan kepatuhan masyarakatnya, melarang kerumunan, dan wajib prokes yang dijalankan," tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Hal senada diungkap Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Dia menyoroti kemacetan sejumlah ruas jalan di Jakarta.

"Saya masih lihat jalan-jalan di Jakarta, sudah diimplementasi PPKM darurat, masih juga macet sampai beberapa teman-teman kita terlambat untuk hadir," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, beberapa saat lalu.

Dia mengklaim, lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir akibat mobilitas yang tidak terkontrol dan masyarakat sulit disiplin. Mestinya, bagi Budi, publik mengurangi mobilitas agar dapat menekan laju penularan Covid-19. "Ini yang sangat penting."

Dirinya melanjutkan, penerapan PPKM darurat bertujuan membatasi mobilitas warga agar penyebaran kasus Covid-19 dapat ditekan.