Kemendagri-KPK-BPKP cegah keuangan negara bocor
Pengelolaan MCP bisa memastikan perbaikan tata kelola berlangsung secara kontinu, masif, dan terukur.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersepakat memperkuat pengelolaan monitoring centre for prevention (MCP) yang diluncurkan pada Selasa (31/8). Diharapkan, ini dapat meningkatkan kesadaran kepala daerah terhadap peran dan fungsi APIP (aparat pengawasan intern pemerintah).
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pengawasan APIP-BPK-APH (aparat penegak hukum) tidak lagi saling tunggu menunggu. Untuk mengawal akuntabilitas kedaruratan Covid-19, skema layering peran APIP-BPK-APH tidak bisa dijalankan seperti biasanya. Maka, dibutuhkan adaptasi yang relevan, sehingga identifikasi dan penyelesaian masalah semakin cepat. Diperlukan pula kolaborasi, karena APIP-BPK-APH memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
“Lebih baik mengutamakan pencegahan keuangan negara di awal ketimbang uang negara sudah terlanjur bocor,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8).
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri berharap, pengelolaan MCP bisa memastikan perbaikan tata kelola berlangsung secara kontinu, masif, dan terukur. KPK akan berkoordinasi dengan BPKP dan Kemendagri dalam monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda (pemerintah daerah) yang terangkum dalam MCP. Yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
“KPK telah membangun dan secara berkala mengembangkan aplikasi MCP tersebut untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan,” terang Firli.