Kepercayaan buruh-mahasiswa terhadap Khofifah di 'titik nadir'

Karenanya, aksi menolak RUU Cipker, pekan depan, akan berpusat di Bundaran Waru, Sidoarjo.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa (tengah), didampingi Bupati Madiun, Ahmad Dawami (kanan), meninjau lokasi pembangunan kios BUMDes di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jatim, Senin (2/3/2020). Foto Antara/Siswowidodo

Sebanyak 3.000 orang se-Jawa Timur (Jatim) akan melakukan unjuk rasa di di Bundaran Waru, Kabupaten Sidoarjo, pada 11 Maret 2020. Demonstrasi ini dilakukan karena menolak Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipker).

Bukan tanpa sebab menjadikan Bundaran Waru sebagai lokasi aksi. Kepercayaan terhadap pemerintah daerah di "titik nadir", alasannya. Baik kepada gubernur maupun DPRD Jatim.

"Kami tidak mau mendatangi pemerintah atau DPRD pada aksi tersebut. Kami sudah tidak ada bahasa percaya kepada mereka," ujar Kepala Bidang Buruh dan Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Habibus, di kantornya, Jumat (6/3).

Dia menerangkan, sikap pemerintah provinsi (pemprov) maupun DPRD selama ini tak tegas. Setiap menerima perwakilan massa penolak RUU Cipker, hanya dijanjikan "meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat."

Demonstran, terangnya, hanya butuh pernyataan tegas Gubernur, Khofifah Indar Parawansa dan anggota dewan. "Bahwa Jatim menolak," ucapnya.