Komisi IX DPR buka peluang bahas vaksinasi mandiri
Dengan syarat semua prosesnya diawasi dan tahapannya satu pintu lewat pemerintah dalam hal ini leading sektornya adalah Kemenkes.
Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menyatakan, pihaknya dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih menyepakati penyediaan vaksin Covid-19 gratis bagi seluruh masyarakat. Hal itu ditujukan sebagai bentuk tanggung jawab negara guna membentuk herd immunity secara cepat.
Hanya saja, kata politikus NasDem itu, Komisi IX DPR membuka peluang untuk menyusun kembali skenario vaksinasi mandiri, bila ada hambatan dalam proses pelaksanaan vaksinasi gratis.
"Nanti jika dikemudian hari hasil evaluasi prosesnya lambat, tidak menutup kemungkinan kami akan membahas skenario vaksinasi mandiri. Dengan syarat semua prosesnya diawasi dan tahapannya satu pintu lewat pemerintah dalam hal ini leading sektornya adalah Kemenkes," kata Felly, kepada wartawan, Jumat (22/1).
Menurutnya, hal itu dapat dilakukan sebab semangat program vaksinasi yakni membentuk kekebalan komunal secara cepat. "Sekali lagi semangatnya adalah bagaimana secepatnya herd immunity terbentuk," terang Felly.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia membuka peluang penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Hal ini dilontarkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo yang berkata, banyak pengusaha di Tanah Air yang meminta agar vaksinasi bisa digelar mandiri, sehingga biayanya ditanggung perusahaan.