KPK didemo, PVRI desak Jokowi dengar suara mahasiswa

Mahasiswa anggap tes TWK cacat prosedur dan melanggar HAM.

Presiden Jokowi saat meresmikan Rusun Pasar Rumput, Senin (20/9/21)/Foto Setkab.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi long march ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (27/9), sebagai bentuk penolakan atas pemecatan 56 KPK pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pantauan Alinea, massa aksi demonstrasi terus menentang keras keputusan KPK yang telah memecat puluhan pegawai tersebut. Mereka memekikkan jargon “pecat si Firli sekarang juga”.

Demo kali ini merupakan tindak lanjut atas ultimatum yang dilayangkan BEM SI pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengangkat kembali pegawai KPK tersebut, setelah tidak tidak ada tanggapan Istana.

“Tes TWK kemarin, merupakan cacat prosedural, maladministrasi, melanggar HAM, dan memuat rasisme. Namun hari ini, KPK hanya diam, bungkam, bahkan Presiden pun tidak mau untuk turut andil menyelesaikan permasalahan ini,” pekik salah satu orator dari Universitas Sriwijaya.

Menanggapi aksi yang dihadiri lebih dari 800 mahasiswa itu, lembaga Public Virtue Research Institute (PVRI) menilai unjuk rasa itu merupakan bentuk gugatan masyarakat yang wajib dikabulkan Presiden Jokowi.