KPK sebut sistem politik jadi penyebab kepala daerah korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, sistem politik menjadi penyebab kepala daerah dan perangkat desa melakukan praktik rasuah. Sistem politik di Indonesia dianggap tidak efektif.

"Sistem politik kita dipilih adalah yang mahal, sistem terbuka," kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono, dalam acara bertajuk "Kongres Kebudayaan Desa," yang digelar secara virtual, Rabu (1/6).

Di samping itu, Giri menilai, pendanaan negara terhadap partai politik terbilang rendah. Menurutnya, rendahnya anggaran terhadap partai tersebut berpotensi melahirkan praktik korupsi oleh para politisi.

"Kalau kita tanya butuhnya berapa sih? ternyata kalau kita konversi suara itu, misalnya Golkar butuh Rp500 miliar setahun, kemudian PKB berapa. Ternyata semua partai sampaikan, oh ternyata selama ini kita tidak berikan pendanaan secara rasional kepada parpol," ujarnya.

Tiadanya apresiasi terhadap perangkat desa dan pejabat politik juga dinilai menjadi penyebab lahirnya praktik korupsi. Menurut Giri, apresiasi ditunjukkan dangan besaran nominal gaji.