Mendagri ungkap kesepakatan pembentukan Provinsi Papua Selatan 

Pemerintah pusat kemungkinan hanya akan mengakomodasi pembentukan dua provinsi baru di tanah Papua.

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (keempat kiri), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri), Gubernur Papua Lukas Enembe (kelima kiri) dan Bupati Jayawijaya John Richard Banua (kedua kiri) mengamati bangunan yang terbakar saat kerusuhan lalu di Kantor Bupati Jayawijaya, Wamena, Papua, Senin (28/10). /Antara Foto

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat kemungkinan hanya akan mengakomodasi pembentukan dua provinsi baru di tanah Papua. Salah satu provinsi baru itu nantinya akan bernama Papua Selatan. 

"Papua Selatan sudah okelah. Tinggal pemekarannya, kota Merauke harus (masuk) karena (untuk pembentukan provinsi) harus lima kota sementara (sekarang) baru 4, Mapi, Bopendigul, Asmat, (kabupaten) Merauke. Kalau ada kota Merauke, maka oke," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

Menurut Tito, nama Papua Selatan disepakati setelah ia bertemu dengan Bupati Merauke Frederikus Gebze selaku perwakilan masyarakat di kawasan selatan Papua, pekan lalu. "Intinya Papua Selatan hampir tidak ada masalah, termasuk gubernurnya Pak Lukas Enembe tidak ada masalah," ujarnya. 

Provinsi lainnya, lanjut Tito, akan dimekarkan dari sejumlah kota dan kabupaten di kawasan pegunungan tengah Papua. Hingga kini, provinsi tersebut belum punya nama pasti. 

"Ini ada dua aspirasi. Di pegunungan itu ada namanya Mepago itu di Paniai sama Lapago di Wamena, Jayawijaya. Dari para pimpinan di Lapago, maunya ada Provinsi Pegunungan Tengah yang berpusat di Wamena, Jayawijaya," jelas mantan Kapolri itu.