Menko Polhukam menyatakan sebelumnya ada pihak menyembunyikan kasus satelit.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membeberkan alasan kenapa dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) baru dibuka ke publik.
Menurutnya, kasus itu sejatinya telah dibahas sejak 2018 saat dia belum menjabat sebagai menteri. Saat itu, dia sendiri belum mengetahui duduk perkaranya.
"Saat saya diangkat jadi Menko, saya jadi tahu karena pada awal pendemi Covid-19, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan," kata Mahfud MD melalui laman Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Minggu (16/1).
Mahfud menuturkan, saat baru menjabat sebagai menteri, ia sempat mengajak beberapa pihak untuk rapat membahas kasus ini. Namun, dalam perjalanannya ia merasa ada pihak-pihak yang berupaya menghambat agar kasus itu dibuka.
Dia pun segera menghubungi tim audit tujuan tertentu Badan Pengawas Anggaran dan Pembangunan (ATT BPKP).
"Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan. Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum," tuturnya.