Pemerintah diminta evaluasi kinerja BPJS

Perwakilan Jaminan Sosial Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Timboel Siregar mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Tidak ada lembaga yang bisa memberikan sanksi atau menegur BPJS kecuali presiden, tetapi sayangnya sejauh ini belum ada evaluasi apa pun," tutur dia dalam diskusi "BPJS Salah Kelola, Pelayanan Publik Disandera" di Cikini, Jakarta, pada Minggu (13/10).

Senada dengan Timboel, perwakilan dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Yanti Nurhidayat, meminta agar Jokowi mengevaluasi BPJS.

"Ada masalah di tiga level Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satunya merupakan BPJS," ujarnya. "Seharusnya pemerintah memikirkan alternatif apa yang dapat diberikan untuk menghasilkan solusi."

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Perkumpulan Prakarsa, Eka Afrina, menyatakan bahwa evaluasi BPJS diperlukan jika pemerintah ingin merealisasikan target kepesertaan JKN 100% pada 2019.