KPK semakin terpuruk, ICW desak Firli Bahuri mundur
Penyelenggaraan TWK sudah sejak awal mengundang banyak pertanyaan di tengah masyarakat.
KPK lakukan malaadministrasi, Dewas: Kami tidak tahu masalah itu
Sebelumnya, Ombudsman menemukan ada malaadministrasi dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Jokowi mesti pantau tindak lanjut temuan ORI soal TWK KPK
Ombudsman menyatakan, terjadi malaadministrasi dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).
Soal TWK, KPK segera pelajari temuan Ombudsman
"Sebagai lembaga negara yang taat hukum, KPK akan menghormati setiap putusan hukum. Dan, KPK akan memberitahukan kepada publik," jelasnya.
Cuekin Presiden, Ombudsman: KPK lakukan malaadministrasi tindakan tak patut
Presiden menyatakan hasil TWK menjadi dasar untuk perbaikan baik secara individu, maupun lembaga.
Ombudsman sebut BKN tak kompeten laksanakan TWK KPK
BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen, dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut.
Ombudsman: KPK-BKN teken dokumen dengan tanggal mundur
Penyimpangan juga disimpulkan karena TWK KPK berlangsung pada 9 Maret 2021 atau sebelum MoU dan kontrak diteken.
Temuan Ombudsman: Ada penyisipan TWK di Perkom KPK
Klausul bekerja sama dengan BKN baru muncul dalam rapat internal pada 25 Januari 2021.
KPK-BKN tak jalankan tindakan korektif, Jokowi harus ambil alih
Selain saran ambil alih, ORI menilai, Jokowi perlu juga membina Ketua KPK, Firli Bahuri.
Ombudsman: 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK harus jadi ASN
KPK juga harus memberikan penjelasan kepada pegawainya perihal konsekuensi TWK dalam bentuk dokumen yang sah.
Ombudsman temukan malaadministrasi alih status pegawai KPK
Ada tiga hal yang menjadi fokus Ombudsman dalam menyelidiki dugaan malaadministrasi dalam alih status pegawai KPK.
Ombudsman RI: Pemerintah inkonsisten laksanakan PPKM darurat
Ini, salah satunya, tecermin dari masih dibukanya pintu kedatangan internasional.
ORI: Smart city-smart governance harus berjalan bersamaan
Fungsi penganggaran serta pelaksanaan program dan pembangunan menjadi aspek penting dalam mewujudkan smart city.
Ombudsman DKI minta Kemenkes evaluasi harga rapid test antigen yang mahal
Mahalnya tarif picu masyarakat enggan jalani tes antigen, padahal dibutuhkan untuk mendeteksi penularan Covid-19.
Ombudsman: Faktor usia masih dominan dalam PPDB DKI 2021
Menurut Hery, Disdik Jakarta kembali berusaha mengakali keterbatasan jumlah sekolah dengan menggunakan syarat usia.
Akomodasi disabilitas belum terpenuhi, ORI: Aparat belum tahu peraturannya
PP 70 mengatur perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Ada potensi malaadministrasi penyidikan polisi terhadap penyandang disabilitas
Ombudsman nilai cara pandang penyidik terhadap penyandang disabilitas perlu diubah.
Ombudsman luncurkan tim tanggap darurat insiden keamanan siber
Pembentukan tim tanggap darurat siber merupakan layanan proaktif seperti peringatan dini, responsif, transparan dan pemulihan kerentanan.
Penjelasan KPK saat diklarifikasi Ombudsman ihwal TWK
Ghufron mengaku, menjelaskan dasar hukum pelaksaan peralihan pegawai lembaga antisuap jadi ASN.
ORI klarifikasi laporan TWK, 2 lembaga akan dipanggil lagi
ORI minta klarifikasi kepada BKN yang turut mengajak asesor dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme .
Soal TWK, KPK penuhi permintaan klarifikasi Ombudsman
Ali mengatakan, kehadiran ini menguatkan komitmen komisi antisuap menghargai tugas pokok dan fungsi Ombudsman.
Tekan calo, ORI evaluasi klaim BPJS Ketenagakerjaan
Rumitnya proses pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan menjadi celah bagi oknum untuk menawarkan jasa.
Implementasi Inpres 2/2021 BPJS Ketenagakerjaan perlu diawasi
BPJS Ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya.
ORI beri saran perbaikan penyusunan peraturan direksi PLN
PLN diminta meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Ganjar usul Ombudsman gelar OTT pelayanan publik
"Semua yang ngeyel dan ndablek itu ditangkap sama ORI. Penangkapannya itu tentu tidak seperti OTT KPK."
