5 saran Ombudsman untuk pengendalian wabah PMK
Sejumlah saran dari Ombudsman terkait penanganan PMK telah ditindaklanjuti pemerintah melalui Satgas PMK dan Kementerian Pertanian.
Ombudsman: Potensi kerugian peternak sapi akibat PMK capai Rp788,81 miliar
Ombudsman berpandangan bahwa mitigasi dan penanganan ke depan perlu ditingkatkan mengingat potensi nilai kerugian yang terus meningkat.
Ombudsman: Badan Karantina Hewan gagal menahan penyebaran PMK
Ombudsman menduga ada maladministrasi yang dilakukan Badan Karantina dalam bentuk kelalaian dan pengabaian kewajiban.
Ombudsman dorong pemerintah lakukan perbaikan regulasi BPJS Ketenagakerjaan
Ombudsman memberikan waktu selama 30 hari kerja untuk melaksanakan tindakan korektif sejak diterimanya LAHP.
Ombudsman temukan malaadministrasi pelayanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Ombudsman beri sejumlah tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berkaitan dengan temuan ini dalam kurun 30 hari.
Paman Birin gandeng Ombudsman kawal OPD layani publik secara professional
Kerja sama ini untuk mendampingi OPD agar tidak melakukan maladministrasi saat melakukan tupoksinya melayani publik.
Malaadministrasi peralihan pegawai di BRIN bisa berdampak ke kebijakan publik
Pegawai yang terdampak kebijakan peralihan menjadi tidak bisa bekerja secara optimal karena akses ke fasilitas yang terhambat.
Temuan Ombudsman: BRIN tak siap menangani peralihan pegawai
Temuan ini mencakup proses peralihan pegawai, peralihan aset dan kesejahteraan pegawai.
Ombudsman: Ada ketidaksesuaian tugas dan fungsi BRIN dan pegawai yang dilebur
Perlu koordinasi dari BRIN dengan lembaga atau instansi yang bergerak dalam administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundangan.
Pengamat sebut kerugian ekonomi akibat PMK lebih dari kalkulasi Ombudsman
Sebelumnya Ombudsman menyebutkan peternak diperkirakan mengalami total kerugian sekitar Rp254,45 miliar akibat PMK.
Ombudsman: Potensi kerugian peternak sapi akibat PMK mencapai Rp254,45 miliar
Penyakit mulut dan kuku pada sapi ternak membuat masyarakat mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar.
Ombudsman sebut pemerintah lamban menetapkan status KLB PMK
Sikap lamban pemerintah dalam penanggulangan dan pengendalian PMK sama artinya dengan pengabaian kewajiban melindungi peternak.
Terapkan standar layanan publik, Kominfo raih predikat kepatuhan tinggi
Penilaian pengawasan publik Ombudsman bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang.
Tingkatkan kualitas layanan publik, Pemkab Kukar gandeng Ombudsman RI
Pemkab Kukar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dengan memperbaiki kualitas layanan publik, komunikasi dan respons.
Pantau mudik gratis di Terminal Jatijajar, Ombudsman: Sangat membantu warga
Mudik gratis yang digelar Kemenhub di terminal Jatijajar Depok tersebut memberangkatkan sekitar 2.550 orang dengan 85 bus.
Ombudsman klaim tak ada lonjakan mudik tahun ini
Kementerian Perhubungan dan BUMN menyelenggarakan mudik gratis lebaran 2022.
Ombudsman jelaskan pengawasan pembayaran THR dan BSU Ketenagakerjaan
Posko THR tahun lalu menerima sebesar 2.275 ribu laporan. Untuk posko THR 2022 ini, dibentuk di seluruh provinsi yang terintegrasi.
Ombudsman akan pantau pelayanan publik saat mudik Lebaran 2022
Berdasarkan hasil survei Kemenhub, sebanyak 79 juta orang akan mudik pada momentum Lebaran 2022.
Temui Bupati PPU, Ombudsman bahas kesiapan daerah penyangga IKN Nusantara
Ombudsman mendorong adanya sinergi dengan Pemkab PPU terkait penyelenggaraan pelayanan publik di IKN.
Ombudsman tambah atribut penilaian kepatuhan pelayanan publik 2022
Kementerian/lembaga dan pemda tidak menggunakan gerakan formal untuk meningkatkan kualitas pelayanan terkait Zona Integritas.
Ombudsman sebut kepatuhan HET minyak goreng di pasar tradisional turun
Kepatuhan penerapan HET minyak goreng turun sejak satu bulan terakhri.
Ombudsman minta elemen pesantren awasi pelayanan publik
Pejabat publik hendaknya menempatkan nilai-nilai agama menjadi spirit dalam berbagai kebijakan.
Aprindo bantah adanya penimbunan minyak goreng
Penimbunan minyak goreng dianggap tidak akan bisa dilakukan dalam kondisi saat ini.
Minyak goreng langka, Ombudsman temukan fakta penimbunan
Ombudsman RI menemukan tiga fakta di lapangan mengenai drama minyak goreng ini.
Beredar surat penolakan vaksin anak, ini klarifikasi dari Ombudsman
Ombudsman menyayangkan terdapat pihak yang menyebarluaskan surat permintaan klarifikasi tersebut dan digunakan untuk tujuan lain.
