Kata Ombudsman soal gagal ginjal akut: BPOM lalai, Kemenkes malaadministrasi
Berdasarkan data Kemenkes, 255 kasus gagal ginjal akut terdeteksi di 26 provinsi per 24 Oktober 2022. Sebanyak 143 pasien meninggal dunia.
Ombudsman: Kasus gagal ginjal akut harus ditangani terpadu
Lima hal yang dapat diwujudkan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus gagal ginjal akut pada anak, setelah adanya penetapan status KLB.
Ombudsman: Kasus gagal ginjal akut harus ditangani terpadu
Lima hal yang dapat diwujudkan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus gagal ginjal akut pada anak, setelah adanya penetapan status KLB.
Ombudsman soroti potensi malaadministrasi dalam penanganan kasus gagal ginjal akut
Ombudsman berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan terhadap penanganan kasus gangguan gagal ginjal akut.
Ombudsman desak pemerintah tetapkan kasus gagal ginjal akut sebagai KLB
Mengingat dalam beberapa waktu terakhir, terjadi lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak.
Abaikan saran, Ombudsman akan investigasi tata kelola pupuk
Pemerintah tidak menjalankan rekomendasi yang sempat diberikan Ombudsman tentang perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi pada November 2021.
Ombudsman ingatkan urgensi peran publik pada transisi energi
"Penyediaan tenaga listrik harus memenuhi prinsip kecukupan, memiliki kualitas yang baik, serta dengan harga yang terjangkau."
Ombudsman akan investigasi pertandingan hingga tragedi Stadion Kanjuruhan
Investigasi dilakukan karena mendeteksi adanya malaadministrasi dalam penyelenggaraan pertandingan Liga 1 antara Arema FC kontra Persebaya.
Produk impor hortikultura masih ditahan, Ombudsman bakal lakukan sidak
Ombudsman sampaikan tindakan korektif Kementan soal penahanan produk impor hortikultura.
Penahanan produk impor hortikultura di pelabuhan picu kerugian, Kementan berikan solusi bersyarat untuk impor
Produk impor hortikultura tersebut antara lain jeruk mandarin, lemon, anggur, cabai kering, dan lengkeng.
Tahan impor hortikultura, Ombudsman panggil Mentan besok
Kerugian importir diperkirakan mencapai Rp10 miliar dan total nilai barang sebanyak Rp100 miliar dengan volume 400 peti kemas.
Ombudsman dorong pekerja informal juga dapat subsidi upah
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun sebagai bansos tambahan imbas kenaikan harga BBM.
Perkuat pengawasan hakim, KY-Ombudsman teken MoU
MoU KY-Ombudsman berdurasi 5 tahun. Nota kesepahaman mencakup penguatan pelaksanaan tugas hingga layanan publik.
Peneliti ICW-Perludem kritik Tito Karnavian soal penunjukan Pj kepala daerah
Isu pengangkatan Pj kepala daerah harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), bukan melalui Permendagri.
Kajian cepat Ombudsman: Opsi kenaikan harga BBM bersubsidi kurang tepat
Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga mesti melakukan edukasi dan konsultasi bagi masyarakat.
Ombudsman nilai pendaftaran PPDB secara online belum optimal
Persoalan lain yang ditemukan Ombudsman yakni terkait sinkronisasi data dan sistem pendaftaran.
Ombudsman temukan dugaan praktik 'jalur khusus' di penerimaan peserta didik baru
Temuan khusus lainnya, kata Indraza, yakni terkait protokol kesehatan pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Ombudsman: Dugaan suap di Unila contoh minimnya program pengawasan
Kewenangan yang dimiliki universitas berstatus BHMN (Badan Hukum Milik Negara) untuk mengatur tata kelolanya sendiri ini perlu diawasi.
Respons Ombudsman RI soal kasus suap PMB Rektor Unila
Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menilai perlu adanya pengawasan terhadap jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru
5 saran Ombudsman untuk pengendalian wabah PMK
Sejumlah saran dari Ombudsman terkait penanganan PMK telah ditindaklanjuti pemerintah melalui Satgas PMK dan Kementerian Pertanian.
Ombudsman: Potensi kerugian peternak sapi akibat PMK capai Rp788,81 miliar
Ombudsman berpandangan bahwa mitigasi dan penanganan ke depan perlu ditingkatkan mengingat potensi nilai kerugian yang terus meningkat.
Ombudsman: Badan Karantina Hewan gagal menahan penyebaran PMK
Ombudsman menduga ada maladministrasi yang dilakukan Badan Karantina dalam bentuk kelalaian dan pengabaian kewajiban.
Ombudsman dorong pemerintah lakukan perbaikan regulasi BPJS Ketenagakerjaan
Ombudsman memberikan waktu selama 30 hari kerja untuk melaksanakan tindakan korektif sejak diterimanya LAHP.
Ombudsman temukan malaadministrasi pelayanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Ombudsman beri sejumlah tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berkaitan dengan temuan ini dalam kurun 30 hari.
Paman Birin gandeng Ombudsman kawal OPD layani publik secara professional
Kerja sama ini untuk mendampingi OPD agar tidak melakukan maladministrasi saat melakukan tupoksinya melayani publik.
