Kasus NIK dipakai orang lain untuk vaksin semakin menambah deretan masalah dalam realisasi percepatan vaksinasi.
Pemerintah didesak mengusut tuntas kasus masyarakat yang gagal vaksin akibat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipakai orang lain.
"Pemerintah harus menelusuri problem apa yang terjadi dalam kasus NIK ini. Dengan sistem E-KTP, proses penginputan data seharusnya bisa lebih mudah, tapi kenapa justru terjadi kesalahan seperti ini," kata politikus PKS, Netty Prasetiyani dalam keterangannya, Minggu (15/8).
Netty mengaku, menyaksikan adanya warga yang NIK-nya sudah terdaftar atas nama orang lain saat menggelar vaksinasi gratis di Bandung dan Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada akhir Juli dan pertengahan Agustus ini.
Menurut Netty, panitia vaksinasi di Bandung menemukan peserta bernama Ragil Paska Aprilianto yang NIK-nya tidak bisa diinput petugas lantaran sudah terdaftar, padahal dia belum pernah vaksin.
"Kondisi NIK ganda, tertukar atau salah input, tentu akan merugikan rakyat yang jadi terkendala dalam memperoleh layanan. Ini tidak boleh diabaikan karena jumlah kasusnya dianggap sedikit. Ini menyangkut jaminan keamanan data rakyat," ujar anggota Komisi IX DPR ini.