Pemerintah diminta usut kasus NIK ganda

Pemerintah didesak mengusut tuntas kasus masyarakat yang gagal vaksin akibat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipakai orang lain.

"Pemerintah harus menelusuri problem apa yang terjadi dalam kasus NIK ini. Dengan sistem E-KTP, proses penginputan data seharusnya bisa lebih mudah, tapi kenapa justru terjadi kesalahan seperti ini," kata politikus PKS, Netty Prasetiyani dalam keterangannya, Minggu (15/8).

Netty mengaku, menyaksikan adanya warga yang NIK-nya sudah terdaftar atas nama orang lain saat menggelar vaksinasi gratis di Bandung dan Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada akhir Juli dan pertengahan Agustus ini. 

Menurut Netty, panitia vaksinasi di Bandung menemukan peserta bernama Ragil Paska Aprilianto yang NIK-nya tidak bisa diinput petugas lantaran sudah terdaftar, padahal dia belum pernah vaksin.

"Kondisi NIK ganda, tertukar atau salah input, tentu akan merugikan rakyat yang jadi terkendala dalam memperoleh layanan. Ini  tidak boleh diabaikan karena jumlah kasusnya  dianggap sedikit. Ini menyangkut jaminan keamanan data rakyat," ujar anggota Komisi IX DPR ini.

Menurut Netty, adanya kasus NIK dipakai orang lain untuk vaksin semakin menambah deretan masalah dalam realisasi percepatan vaksinasi.

"Masalah stok dan pemerataan distrinusi vaksin saja masih belum selesai, masih banyak daerah  yang kekurangan.  Sekarang ditambah lagi dengan data NIK yang bermasalah," katanya.

Oleh karena itu, Ketua DPP PKS ini meminta, pemerintah agar segera melakukan integrasi data agar rakyat tidak dirugikan. "Jangan sampai rakyat dirugikan karena sistem data pemerintah yang sembrono dan tidak aman. Kartu vaksin sekarang menjadi syarat dalam beberapa kegiatan rakyat, mulai dari melakukan perjalanan, transportasi publik hingga masuk mall," tegas dia.

Netty meminta, pemerintah agar segera melakukan integrasi data kependudukan dengan sistem pendataan vaksinasi PeduliLindungi untuk mencegah hal serupa terulang. "Pastikan data NIK rakyat aman. Pastikan tidak ada unsur kesengajaan. Pastikan juga data vaksin berasal dari satu sumber agar tidak terjadi double input," pungkas Netty.