Soal pemulangan WNI eks ISIS, keengganan Jokowi jadi pertimbangan
Keengganan Jokowi memulangkan WNI eks ISIS jadi dasar pembahasan dalam rapat ihwal isu tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menyebut pernyataan pribadi Presiden Joko Widodo jadi pertimbangan dalam memutus wacana pemulangan WNI eks anggota Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS.
Keengganan Jokowi memulangkan WNI eks ISIS, dibahas Mahfud dalam rapat bersama Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius, dan pihak Kementerian Luar Negeri.
"Pastilah, menjadi dasar untuk dibahas," kata Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, (11/2).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan, rapat berlangsung karena isu WNI eks ISIS telah menjadi perhatian publik. Mahfud pun menyoroti terbelahnya pandangan masyarakat terkait hal ini, antara yang sepakat dan menolak pemulangan warga eks ISIS.
Menurut Mahfud, perbedaan pendapat dan kontradiksi argumentasi juga dibahas dalam rapat tersebut. "Ada yang mengatakan 'enggak bisa, masa melindungi segelintir orang tapi mengancam 267 juta orang'. Kayak gitu-gitu diskusinya tadi. Kita sudah buat alternatif-alternatif yang nanti siang akan dilaporkan ke Presiden (Jokowi)," katanya.