Pengacara Lin Che Wei persoalkan hitungan kerugian negara di kasus korupsi migor
JPU menyatakan kerugian terhadap keuangan negara dalam perkara ini dihitung dari illegal gain atau keuntungan tidak sah.
Kuasa hukum Lin Che Wei, Maqdir Ismail, mengungkapkan keberatan kliennya terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021-Maret 2022 atau perkara minyak goreng (migor). Lin Che Wei merupakan salah satu dari lima terdakwa dalam perkara ini.
Sebelumnya, dalam dakwaan JPU disebutkan, kerugian keuangan negara timbul akibat penyimpangan berupa penyalahgunaan fasilitas persetujuan ekspor (PE) produk CPO dan turunannya, dengan memanipulasi pemenuhan persyaratan DMO/DPO. Dengan tidak disalurkannya DMO, negara harus mengeluarkan dana bantuan langsung tunai (BLT) guna mengurangi beban rakyat selaku konsumen.
Maqdir mempersoalkan penghitungan kerugian keuangan negara yang didasarkan pada bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp6 triliun yang diberikan kepada masyarakat, untuk menghadapi lonjakan harga minyak goreng. Begitu juga dengan penghitungan kerugian perekonomian negara dari penerbitan persetujuan ekspor CPO yang cantumkan dalam surat dakwaan sebesar Rp12,3 triliun.
"Penyaluran BLT itu kan kebijakan pemerintah dan bentuk tanggung jawab pemerintah ketika melihat dan merasakan kesulitan yang dialami masyarakat. Bagaimana hal itu kemudian dianggap sebagai kerugian keuangan negara? Penghitungan kerugian perekonomian negara yang jumlahnya begitu fantastis juga menurut kami tidak tepat," kata Maqdir dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (6/9).
Maqdir turut menyampaikan keberatan terkait dakwaan JPU yang menyatakan kerugian terhadap keuangan negara dalam perkara ini dihitung dari illegal gain atau keuntungan tidak sah. Menurutnya, keuntungan ilegal seharusnya diperoleh dari perdagangan barang-barang terlarang.