Pengamat: Jihad konstitusi adalah kawal BPN ke MK
Idealnya masyarakat yang menggaungkan istilah jihad konstitusi adalah mengawal BPN ke MK dengan memperkuat data atau informasi.
Pengumuman hasil Pemilu Presiden 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memicu protes. Pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menengarai Pilpres 2019 penuh kecurangan. Mereka menyebut, kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM.
Protes di kawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pecah sejak Selasa (21/5). Protes yang berbuntut kerusuhan itu berlangsung hingga Rabu (22/5) malam. Kerusuhan meluas ke Petamburan, Slipi hingga Tanah Abang. Korban berjatuhan. Setidaknya enam orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka.
Untuk menurunkan tensi yang memanas, Prabowo telah meminta para pendukungnya untuk tenang, tidak berbuat anarkis dan mengakhiri aksi di Jakarta. Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, juga menyerukan kepada semua elemen masyarakat untuk kembali merajut persatuan, merajut kembali persaudaraan dan kerukunan.
Diyakini, kericuhan yang terjadi merupakan imbas dari belum terwujudnya rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo. Karena itu, untuk menurunakn suhu politik yang tengah mendidih, sejumlah pengamat mendorong pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ada baiknya segera dilakukan.
Peneliti Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik Dedi Kurnia Syah menilai, pertemuan dua kubu harus dilakukan guna meredam gejolak di tingkat pendukung. "Kondisi saat ini sangat mungkin sekali dimanfaatkan pihak di luar kontestan Pemilu, sehingga pemerintah harus cepat tanggap," ujar Dedi kepada Alinea.id, Kamis (23/5).