DKPP: Bawaslu bersalah karena abaikan laporan deklarasi Desa Bersatu Dukung Paslon 02
Sebelumnya LBH Yusuf melaporkan paslon 02 atas digelarnya acara Deklarasi Nasional di Indoor Multifunction Stadium Senayan.
LBH Yusuf minta DKPP nyatakan seluruh Komisioner Bawaslu bersalah
Seluruh komisioner Bawaslu RI telah diperiksa oleh DKPP RI berkaitan dengan tindakan Bawaslu RI yang dinilai tidak transparan.
THN AMIN minta DKPP berhentikan seluruh Komisioner Bawaslu RI
Bawaslu dianggap tidak transparan, tidak profesional, dan tidak netral, dalam memproses adanya dugaan pelanggaran oleh KPU RI.
Pemerintah dan penyelenggara pemilu sebagai pelaku kecurangan
Sayang sekali, pernyataan Ketua Bawaslu yang terkesan ingin cuci tangan itu, semakin menjelaskan ketidaknetralan penyelenggara pemilu.
Dari Sabang sampai Merauke, kecurangan itu terjadi...
Pemberian duit di dalam amplop dengan instruksi untuk memilih salah satu kandidat jadi modus paling lazim.
Cerita mereka yang jadi operator dan target politik uang di Pemilu 2024
Publik di Jakarta semakin permisif terhadap politik uang. Meski menerima, mereka tak serta-merta memilih sesuai instruksi.
Bawaslu perlu merinci temuan soal pemilih mencoblos lebih dari sekali
, sudah sepatutnya masyarakat umum mengetahui fakta-fakta di balik temuan Bawaslu tersebut.
Vivere pericoloso demokrasi Indonesia
Cawe-cawe Jokowi yang berlebihan di kontestasi elektoral Pilpres 2024 potensial membunuh demokrasi di Indonesia.
Apakah Gibran melanggar aturan ketika bagi-bagi susu saat CFD?
Gibran diminta mengklarifikasi soal kegiatan bagi-bagi susu di area hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD) Jakarta.
Puluhan advokat somasi Bawaslu karena dinilai diskriminatif
Para advokat meminta Ketua Bawaslu RI untuk bertindak secara adil dalam menangani penindakan kasus pelanggaran pemilu.
Tolak laporan soal Gibran, Bawaslu dilaporkan ke DKPP
Laporan ke DKPP dilakukan oleh LBH Yusuf, yang menerima pengaduan dari anggota masyarakat atas nama Ichwan Setiawan.
Usut tuntas dugaan dana kampanye ilegal di Pilpres 2024
Ada aliran dana mencurigakan dari penambangan ilegal dan sumber lainnya untuk membiayai kampanye Pilpres 2024.
Aroma elektoral kehadiran Prabowo di acara santri Kemenag
Tidak jelas apa urgensi kehadiran Prabowo dalam acara Kemenag yang menghadirkan ribuan santri.
Profil Garudayaksa, koperasi binaan Prabowo yang diisukan menampung dana kampanye ilegal
PPATK melaporkan adanya aliran dana mencurigakan untuk membiayai kampanye Pilpres 2024, termasuk ke koperasi bentukan Prabowo.
PPATK harus buka aliran uang tambang ilegal untuk kampanye
Bawaslu pun diminta melakukan pengusutan sesegera mungkin karena adanya batasan waktu untuk mendalami informasi awal PPATK.
Format debat KPU tak efektif merangsang adu gagasan
Kandidat seharusnya diberi waktu lebih banyak untuk mengelaborasi jawaban dan mencecar lawan debat.
Yang muda, yang rentan terpapar politik uang
Kaum milenial dan gen Z cenderung permisif terhadap politik uang. Edukasi politik terus-menerus dibutuhkan.
Menguji nyali Bawaslu mengusut perangkat desa pro-Gibran
Desa Bersatu pimpinan Asri Anas dilaporkan ke Bawaslu karena terindikasi mempolitisasi perangkat desa untuk kepentingan Pilpres 2024.
Menanti ketegasan Bawaslu mencegah terjadinya kecurangan pemilu
Bawaslu harus lebih peka. Pasalnya, kondisi psikologis peserta pemilu sedang sensitif karena sedang fokus menghadapi pemilu.
Waspadai dampak negatif kampanye di media sosial
Hal paling mengkhawatirkan, media sosial bisa memberikan dampak polarisasi yang bertambah kental dan berbahaya.
Bawaslu sebut penindakan politik uang terbatas selama masa kampanye
Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu, politik uang menjadi salah satu dari lima isu krusial kerawanan.
Seluruh jajaran Bawaslu diminta rajin mitigasi kerawanan pemilu
"Tujuannya, memastikan identifikasi kerawanan secara berkala."
Bawaslu menetapkan 6 daerah rawan politisasi SARA di Pemilu 2024
Pihak Bawaslu pun mengungkapkan bahwa upaya pencegahan efek negatif politiasi SARA itu dengan melibatkan banyak pihak.
ASN di 22 provinsi berpotensi tak netral pada Pemilu 2024, tertinggi di Maluku Utara
Terdapat beragam pola pelanggaran netralitas ASN. Misalnya, mempromosikan calon tertentu.
Bawaslu ungkap 2 syarat kampanye di kampus
Bawaslu mewanti-wanti peserta Pemilu 2024 untuk memenuhi dua syarat tersebut, apabila hendak berkampanye di kampus.