Politik dinasti berpotensi 'lahirkan' korupsi

Beberapa anggota keluarga elite politik maju pada Pilkada 2020.

Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka (tengah), hendak mengembalikan formulir pendaftaran pencalonan sebagai Wali Kota Surakarta Kantor DPD PDIP Jateng di Kota Semarang, Kamis (12/12/2019). Foto Antara/R. Rekotomo

Sejumlah bakal calon kepala daerah yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terindikasi memiliki garis kekerabatan dengan elite atau politik dinasti. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat sejumlah dampak permasalahan didalamnya.

Pertama, terang peneliti ICW, Egi Primayogha, bakal calon itu mempunyai nafsu melanggengkan kekuasaan. Ini akan berakibat pada terjadinya korupsi.

"Namanya nafsu biasanya enggak bisa dikendalikan dan pada akirnya bisa berujung pada korupsi, pelanggaran HAM, dan sebagainya," ujarnya dalam webinar "Pilkada 2020 Uang & Dinasti" yang disiarkan via akun Facebook ICW, Kamis (22/7).

Kedua, kewenangannya takkan dipakai untuk kepentingan publik saat menjabat. Namun, bakal mengutamakan kepentingan golongan atau keluarga.

Terdapat sejumlah bakal calon kepala daerah yang memiliki ikatan keluarga dengan elite. Anak kandung Sekretaris Kabinet sekaligus politikus PDIP Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono, di Pilbup Kediri, salah satunya.