Polri ubah operasi khusus kejar KKB jadi Damai Cartenz, ini tanggapan Komnas HAM

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, sebagai sebuah konsep, inisiatif tersebut harus dihargai dan diapresiasi.

Kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Tandius Gwijangge alias Tandius Murib/Foto Kogabwilhan III/Satgas Nemangkawi.

Polri akan mengubah nama dan sistem Operasi Nemangkawi yang bertugas mengejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Perubahan itu akan dilakukan akhir bulan ini. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, operasi yang baru akan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. 

"Nama diubah menjadi Damai Cartenz. Pendekatan soft approach diutamakan pendekatan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Dedi kepada Alinea.id, Senin (10/01).

Menanggapi hal itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, sebagai sebuah konsep, inisiatif tersebut harus dihargai dan diapresiasi. Namun, inisiatif pendekatan kesejahteraan masyarakat dalam operasi Damai Cartenz harus berkonsolidasi dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya. Sebab, persoalan di Papua sangat kompleks. “(Persoalan di sana) tidak hanya sekadar menangkap kelompok kriminal bersenjata saja, tetapi juga ada isu-isu lain,” ucapnya kepada Alinea.id, Selasa (11/1).

Terkait pendekatan kesejahteraan, pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat (Pempus) harus bisa menyediakan layanan publik memadai. “Terus juga tidak kalah penting (berkonsolidasi dengan) aparat TNI. Artinya, satu frekuensi. Dari Polri maupun TNI. Isu keamanan kan baru satu isu. Terus kemudian belum soal kesejahteraan,” tutur Beka.

Pendekatan kesejahteraan masyarakat Papua tidak dapat terwujud hanya dengan inisiatif Polri. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) harus dapat mengkoordinasi berbagai kementerian/lembaga untuk berkontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan di Papua.