Proyek Cisem terbengkalai, DPR: Pemerintah tak serius

Pemerintah dinilai tidak serius melaksanakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur migas.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Foto: dpr.go.id.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mulyanto menilai pemerintah tidak serius melaksanakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur migas, termasuk proyek yang dikatakan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Buktinya, kata dia, proyek pipa gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem) tidak berhasil dilaksanakan meski dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sudah disetujui. 

Menurut Mulyanto, proyek ruas pipa Cisem ini sudah terbengkalai sejak tahun 2006. Lalu, pemerintah mengambil alih dengan menggunakan dana APBN tahun 2022. Namun, hasil review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan agar proyek ini ditunda, khususnya pada penggal Batang-Cirebon sepanjang 181 km.

"Kalau memang pemerintah serius, harusnya Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dapat menugaskan Inspektur Jenderal bekerja sama dengan BPKP untuk mempersiapkan administrasi dan mengawal proyek ini sejak awal, agar terlaksana dengan sebaik-baiknya dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (9/6).

Mulyanto menjelaskan, dana proyek pipa gas Cisem yang sebesar Rp1,15 triliun tersebut diambil dari anggaran yang sedianya dialokasikan untuk program Jaringan gas (Jargas) rumah tangga (RT), untuk substitusi impor LPG. Akibatnya, dua-duanya tidak terwujud. Program pipa gas ruas Cisem tidak jadi, sementara program Jargas RT terbengkalai jauh dari target, yang 4 juta sambungan.

Mulyanto mendesak pemerintah untuk mengevaluasi serta menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur migas ini dengan sebaik-baiknya, agar hasilnya benar-benar optimal bagi pembangunan nasional.