RKPD Jatim 2021 fokus pemulihan ekonomi dan reformasi sosial
Pemprov akan meminta pendapat BI hingga BPS dalam menyusun RKPD.
Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Jawa Timur (RKPD Jatim) 2021 akan fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Karenanya, realisasi belanja modal akan dievaluasi.
"Hari ini tidak sama suasananya dengan tahun lalu. Cara kerja kita kalau Pak Presiden berpesan, dari channel ordinary (biasa) harus di switch ke cara kerja extraordinary (lebih dari biasa)," ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, saat rapat sosialisasi di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Kota Surabaya, Jumat (24/7).
Dirinya meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyamakan persepsi dengan mengedepankan sensitivitas dan kecepatan kerja serta melakukan pendalaman, pengayaan, penguatan, dan penajaman dari materi yang telah disetujui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Melansir situs web Pemprov Jatim, Khofifah berjanji, bakal meminta dan menampung rekomendasi atau pendapat Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Badan Pusat Statistik (BPS) terkait fokus RKPD 2021.
"Kita akan melakukan pengayaan dari Kakanwil BI, kita akan minta prespektif BPS (Badan Pusat Statistik) tentang kenaikan angka kemiskinan, terutama yang di perkotaan, bagaimana intervensi OPD yang menjadi bagian ikut menjawab terhadap pengendalian kenaikan kemiskinan," tutupnya.