Saran Amnesty Internasional pecah kebuntuan politik Jakarta-Papua

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengubah haluan kebijakan negara terkait isu di Papua. Hal tersebut disampaikan Usman dalam diskusi "Polemik Pelabelan KKB Sebagai Teroris: Pro dan Kontra" yang berlangsung secara virtual pada Jumat (28/5).

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berbasis di Papua sebagai teroris. Pelabelan teroris dilakukan setelah tindakan KKB dinyatakan memenuhi motif yang tercantum dalam UU Terorisme No. 5 Tahun 2018.

"Pemerintah Indonesia sebaiknya mengubah haluan kebijakan negara yang lebih menitikberatkan pada pendekatan keamanan menjadi lebih berbasis pada kemanusiaan," jelas Usman dalam diskusi online tersebut.

Kebijakan yang berfokus pada pendekatan keamanan, jelas Usman, memiliki dimensi kemanusiaan tetapi dalam bingkai keamanan negara atau state security. Sementara pendekatan berbasis kemanusiaan lebih fokus pada human security.

"Di dalam pendekatan berbasis kemanusiaan itu terdapat jaminan-jaminan kebebasan sipil untuk berkumpul, berpendapat, berekspresi, sampai dengan jaminan keadilan sosial seperti pemerataan hasil sumber daya alam dan tidak ada lagi ketimpangan ekonomi," ungkapnya.