Senator Papua Barat sebut penyelesaian HGU lamban picu konflik agraria
KPA mencatat, memasuki tahun ke-9 pemerintahan Jokowi, terjadi 2.710 konflik agraria rentang 2015-2022 dan berdampak pada 5,8 juta ha tanah.
Konflik agraria masih marak terjadi hingga kini. Bahkan, memasuki tahun ke-9 pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, terjadi 2.710 konflik agraria rentang 2015-2022 dan berdampak pada 5,8 juta ha tanah dan 1,7 juta keluarga terdampak se-Indonesia menjadi korban.
Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma, memaklumi jika konflik agraria masih sering terjadi. Menurutnya, salah satu pangkal berulangnya konflik agraria karena pemerintah lamban menuntaskan persoalan hak guna usaha (HGU).
"Pemerintah memang sangat lamban. Konflik berulang karena mitigasi risiko pemerintah tidak berjalan dengan baik. Padahal, masalah HGU di daerah-daerah di Indonesia ini sudah berlarut-larut," ucapnya, Jumat (6/10).
Ia lantas mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana ada 8,3 juta ha lahan HGU yang belum terpetakan sehingga menyebabkan konflik vertikal. Pun terdapat 1.700-an sertifikat yang bermasalah.
"Kalau kita cek lebih jauh, konfliknya terjadi karena pengukuran tanah HGU sebelumnya masih berdasarkan tanda alam, belum menggunakan sistem proyeksi TM-3 dan karena terbitnya SK penetapan kawasan hutan dan Perda RTRW kawasan hutan setelah HGU terbit," tuturnya.