Sesat pikir rencana pelonggaran PSBB

Rencana pemerintah melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai sebagai wujud kegagalan negara melindungi rakyat. Berkaca dari potensi pelanggaran HAM by commission, pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas apabila ada kematian warga akibat pelonggaran PSBB.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Khalisah Khalid mengatakan, rencana melonggarkan PSBB lebih bermuatan kepentingan politik dari pada mempertimbangkan data dan kalkulasi rasional kesehatan masyarakat. 

Kebijakan politik menyangkut kedaruratan kesehatan masyarakat tanpa mempertimbangkan data merupakan wujud kegagalan pemerintah melindungi warganya.

"Untuk melancarkan kebijakan ini, tampak adanya agenda setting seperti survei-survei dan penonjolan kebijakan di negara-negara lain tentang mulai dibukanya kekarantinaan kesehatan," ujar Khalisah dalam keterangan tertulis, Senin (18/5).

Kedua hal ini, menurut dia, mengandung sesat pikir yang disengaja untuk menggiring opini bahwa sudah saatnya membuka kekarantinaan kesehatan.