Survei P2G: Mayoritas orang tua setuju PTM Juli 2021

Padahal kondisi kasus Covid-19 sedang meningkat tajam, varian baru Covid-19 yang lebih cepat menular.

Ilustrasi pembukaan sekolah. Alinea.id/Dwi Setiawan.

Survei Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkapkan, 43,9% orang tua setuju pembelajaran tatap muka (PTM) dibuka pada tahun ajaran baru Juli 2021. Selain itu, 32,2% responden orang tua menyatakan ragu-ragu dan 23,9% tidak setuju.

Sebanyak 41,3% orang tua setuju PTM pada Juli 2021 disebabkan anak jenuh/bosan berada di rumah. Disusul kemudian, 24,7% orang tua berdalih anak hanya bermain game di rumah, 21,2% sinyal internet susah sekali di daerahnya, 9,3% orang tua tidak memiliki kompetensi pengajaran di rumah, 3,5% alasan lainnya. Umumnya, alasan orang tua setuju PTM pada Juli 2021 bersifat psikologis.  

Di sisi lain, ada lima alasan tertinggi orang tua ragu-ragu dan tidak setuju PTM pada Juli 2021. Terbanyak beralasan kasus Covid-19 semakin meningkat atau 74,9%. Disusul kemudian, 21,4% orang tua berdalih siswa belum tuntas divaksinasi, 17,1% sekolah berada di zona merah atau orange, 7% sekolah belum siap memenuhi fasilitas pendukung protokol kesehatan, serta 2,7% guru belum tuntas divaksin Covid-19. Semua alasan orang tua ragu dan tidak setuju PTM rasional dan relevan dengan kondisi pandemi Covid-19 belakangan ini.

“Mayoritas orang tua setuju terhadap mulainya PTM Juli 2021. Padahal kondisi kasus Covid-19 sedang meningkat tajam, varian baru Covid-19 yang lebih cepat menular. Angka pasien Covid-19 usia anak Indonesia juga tertinggi di dunia, 1 dari 8 pasien Covid-19 adalah anak. Ini yang harus jadi catatan bagi orang tua. Maka dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang utuh dan jelas bagi orang tua,” ujar Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan tertulis, Minggu (11/7) malam.

Terdapat empat indikator mutlak PTM dapat dimulai versi P2G. Pertama, tuntasnya vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Kedua, sekolah sudah memenuhi semua daftar periksa kesiapan PTM. Ketiga, pemetaan pemerintah daerah terkait sebaran Covid-19 di daerahnya, termasuk angka positivity rate harus di bawah 5% sesuai rekomendasi WHO. Keempat, izin dari orang tua siswa yang bersifat personal (bukan perwakilan organisasi Komite Sekolah).