ASN diminta tetap netral jelang Pemilu 2019

Tugas menjaga independensi para ASN juga merupakan tanggung jawab dari masing-masing kepala daerah.

Presiden Joko Widodo berswafoto ketika bertemu ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019). Presiden mengatakan gaji perangkat desa akan disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA dengan memperhatikan masa kerja. ANTARA FOTO

Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta tetap bersikap netral di pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Netralitas diperlukan agar tidak timbul konflik yang bisa meluas ke masyarakat. Demikian dikatakan pengamat politik dari Universitas Serang Raya, Abdul Malik, menanggapi potensi kerawanan konflik menjelang pemilu.

Sebagai abdi negara, ASN harus tetap independen meskipun sebetulnya juga memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya. Namun soal pilihan politiknya itu tentu mesti dirahasiakan agar situasi di lingkungan kerja pemerintahan tetap kondusif selama perhelatan pesta demokrasi. 

“Secara nyata kan sudah muncul di berbagai media sosial. Seseorang misalnya, dengan mudah menghujat atau membangun tendensi kebencian terhadap kelompok tertentu. Ini kan benih kerawanan. Kalau ASN-nya juga ikut-ikutan ini makin berbahaya,” kata Abdul Malik di Jakarta pada Rabu, (27/2).

Selain imbauan, tugas menjaga independensi para ASN juga merupakan tanggung jawab dari masing-masing kepala daerah. Agar netral, kepala daerah perlu memberikan edukasi positif kepada bawahannya. Bila perlu edukasi juga diberikan pemerintahan setempat kepada masyarakat.

“Sudah semestinya kepala daerah memberikan pemahaman kepada ASN. Ini supaya menggunakan hak pilih tanpa tendensi memihak siapa pun. Apalagi kalau sampai memobilisasi ASN, buat saya ini sudah melanggar aspek kepatutan dan kepatuhan dia sebagai pelayan publik,” ujarnya.