Bawaslu sebut ada 6 faktor pelanggaran netralitas ASN pada pemilu

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu agenda krusial dalam setiap agenda pemilihan umum (pemilu). Sekalipun sudah ada aturan secara tegas, tetapi jumlah kasus keberpihakan abdi negara selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terdapat 914 temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019. Kemudian, ada 85 laporan, di mana 4 di antaranya diproses; 101 kasus dinyatakan bukan pelanggaran; dan yang direkomendasikan sebanyak 89 kasus.

Pada 2020, kasus pelanggaran netralitas ASN bertambah menjadi 1.536. Sebanyak 1.398 kasus di antaranya direkomendasikan atau diteruskan dan hanya 53 kasus yang penanganannya dihentikan.

"Berbagai aturan sudah jelas telah melarang keterlibatan ASN pada politik praktis dan bahkan selalu dan melulu berulang kali diadakan satu diskusi, kemudian juga proses diseminasi, maupun sosialisasi mengenai netralitas ASN, tetap saja menjadi pelanggaran ASN dan terus terjadi," kata anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam sebuah webinar, Selasa (27/9).

Puadi menambahkan, ada berbagai bentuk pelanggaran netralitas ASN. Pada Pemilu 2019, misalnya, memberikan dukungan melalui media sosial/media massa, menghadiri acara silahturahmi/sosialisasi/bakti sosial suatu kandidat/partai politik (parpol), mendekati parpol, hingga mendeklarasikan diri sebagai kandidat.