Ombudsman RI: Impor pangan Jokowi tinggi

Pemerintah disebut kurang memperhatikan kelembagaan petani.

Petani memperlihatkan garam hasil panen yang diolah menggunakan metode terowongan (tunnel) dan membran plastik di Desa Lam Ujung Baitussalam, Aceh Besar, Aceh, Selasa (22/1/2019). Minimnya produksi garam nasional mengakibatkan Pemerintah tetap akan mengimpor garam untuk kebutuhan industri tahun 2019 dengan mengalokasikan sebesar 2,7 juta ton yang mengalami penurunan dibandingkan alokasi impor garam tahun 2018 sebesar 3,7 juta ton. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Nilai impor beragam produk pangan pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jauh lebih tinggi dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Hal itu diungkapkan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih dalam diskusi bertajuk 'Jokowi Raja Impor?' di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/1). 

"Dari data gula saja, untuk gula pemerintah yang lalu (zaman SBY) total (mengimpor) 12,7 juta ton, pada empat tahun Jokowi (impor gula mencapai) 17,2 juta ton," ujar Alamsyah. 

Di 'segmen' impor beras, menurut Alamsyah, Jokowi juga potensial melampaui capaian SBY. Selama empat tahun berkuasa, pemerintahan Jokowi sudah mengimpor sebesar 4,75 juta ton beras. 

Di lain sisi, SBY selama lima tahun mengimpor beras sebesar 6,5 juta ton. "Artinya, masih ada peluang peningkatan impor selama sisa periode pemerintahan Jokowi," ujar dia.