Sambangi Kemenkeu, Mendagri tagih kekurangan dana DKPP

Sri Mulyani baru menyiapkan Rp10 miliar. Padahal, dana yang dibutuhkan Rp157 miliar.

Mendagri, Tito Karnavian (kanan), sela serah terima jabatan dengan pejabat lama, Tjahjo Kumolo (kedua kanan), di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Foto Antara/M. Risyal Hidayat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyambangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (13/1). Meminta dana tambahan untuk Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP).

DKPP butuh anggaran sedikitnya Rp157 miliar untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Namun, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, hanya menyiapkan Rp10 miliar. Karenanya, bekas Kapolri itu menagih kekurangannya.

"(Pilkada) itu di bulan September, Oktober. Tapi, kan, enam bulan sebelumnya, DKPP sudah bekerja. Mengawasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) seluruh Indonesia," ucapnya di Kemenkeu, beberapa saat lalu.

DKPP kini berada di bawah Kemendagri. Karenanya, dia sendiri langsung menemui Sri Mulyani untuk berkoordinasi.

Kendati demikian, Tito berjanji, pihaknya sekadar sebagai pengawas dalam alokasi dana tersebut. Takkan cawe-cawe pengelolaannya.