Seruan netralitas dari jenderal-jenderal Prabowo

Jenderal-jenderal purnawirawan TNI dan Polri pendukung Prabowo-Sandi menuntut aparat dan ASN netral di Pilpres 2019.

Prajurit TNI Jajaran Korem 011 Lila Wangsa, Kodam Iskandar Muda (IM) mengikuti apel gelar pasukan Penanggulangan Huru Hara (PHH) pengamanan Pemilu di lapangan Jenderal Sudirman, Lhokseumawe, Aceh, Senin (28/1). Foto Antara

Sejumlah purnawirawan jenderal TNI dan Polri berkumpul di kediaman Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Nugroho Djajusman di Jalan Bangka IX, Jakarta Selatan, Senin (28/1) siang. Selain sang pemilik rumah, tercatat setidaknya ada empat jenderal pensiunan polisi dan TNI lainnya hadir dalam acara kumpul-kumpul politis itu. 
  
Dari pantauan Alinea.id, sebuah tenda putih yang didirikan di teras rumah Nugroho. Dipimpin Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, para jenderal yang telah berkumpul di tenda sepakat meneken petisi netralitas pemilu jelang pencoblosan 17 April 2019. 

Salah satu peneken petisi, Komisaris Jenderal Pol (Purn) Sofjan Jacoeb mengatakan petisi itu lahir sebagai bentuk kekhawatiran kecurangan masif bakal terjadi di pentas Pemilu 2019. "Petisi artinya ada yang tidak beres. Rezim ini sudah tidak benar," kata mantan Kapolda Metro Jaya era Gus Dur itu. 

Jacoeb mengklaim saat ini ada indikasi pemerintah Jokowi menggunakan semua instrumen negara demi ambisi mendudukki kembali kursi RI 1. "Segala cara ditempuh. Menggunakan menteri, Polri, BIN (Badan Intelijen Negara) untuk menang dengan segala cara," katanya. 

Salah satu bentuk ketidaknetralan itu, dicontohkan Jacoeb, terjadi dalam tablig akbar yang digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Solo, pada 12 Januari lalu. Ketika itu, sejumlah polisi yang disiagakan di sejumlah titik di perbatasan kota Solo menghadang para peserta aksi. 

"Kita lihat kembali (alumni) aksi 212 berkumpul. Harus ya pemerintah berpikir ada apa di situ? Tapi, ada rasa ketidakadilan terjadi di dunia," ujar Jacoeb.