Tantangan besar KPU usai komisionernya terjaring OTT KPK

Buntut operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Terlebih, tak lama lagi akan digelar Pilkada 2020 secara serentak.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, mengatakan Pilkada Serentak 2020 jadi memiliki tantangan yang mau tak mau harus dihadapi. Pasalnya, harus diakui OTT KPK terhadap salah satu komisioner KPU akan berdampak terhadap lembaga tersebut.

Menurut Veri, tantangan terbesar adalah kepercayaan publik terhadap KPU yang telah lama dibangun. Pada Pilkada 2020, penyelenggara pemilu harus kembali melakukan penataan di lingkup internal untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hal itu perlu dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemilu dan pilkada langsung merupakan pilihan yang harus dijaga.

"Keterlibatan publik secara langsung justru mesti ditingkatkan, karena kepentingan elit politik sangat kuat dan potensial menimbulkan penyimpangan. Oleh karena itu, bangunan demokrasi yang dipilih ke depannya mesti melibatkan partisipasi publik yang lebih luas," kata Veri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).

Partisipasi publik, kata Veri, tidak hanya sekadar menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pilkada. Tetapi, bisa juga menyentuh ranah partisipasi penegakan hukum. Hal itu berkaca pada kecenderungan laporan pelanggaran pilkada yang berasal dari kandidat, tim sukses atau pemilih.