Dari total alokasi se-Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh memperoleh Rp824,82 miliar. Dana tersebut dibagi kepada 15 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk membiayai berbagai program penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan infrastruktur, hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak terdampak.
Lebih dari setengah Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 bagi Aceh digunakan untuk pemulihan infrastruktur pascabencana, terutama jalan dan jaringan irigasi yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Dari total penggunaan Tambahan TKD se-Aceh sebesar Rp1,652 triliun, sekitar Rp972,92 miliar atau lebih dari 50 persen dialokasikan untuk sektor infrastruktur.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mengatakan, perbaikan infrastruktur menjadi langkah mendasar dalam menggerakkan kembali perekonomian masyarakat terdampak bencana. Jalan diperlukan untuk memulihkan mobilitas dan distribusi barang, sedangkan jaringan irigasi menjadi penopang keberlanjutan produksi pertanian.
Selain Rp972,92 miliar untuk infrastruktur, tambahan TKD di Aceh dialokasikan sebesar Rp194,93 miliar untuk pendidikan, Rp60,43 miliar untuk pertanian, Rp39,31 miliar untuk kesehatan, serta Rp361,62 miliar untuk urusan pemerintahan lainnya. Komposisi tersebut menunjukkan pemulihan fisik menjadi prioritas utama, tetapi tetap diikuti penguatan pelayanan dasar dan sektor ekonomi masyarakat.
Dari total alokasi se-Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh memperoleh Rp824,82 miliar. Dana tersebut dibagi kepada 15 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk membiayai berbagai program penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan infrastruktur, hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak terdampak.
“TKD Rp824 M semuanya sedang berjalan. Dibagi ke 15 SKPA untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Ada rehab rekon, sampai dengan bantuan pendidikan anak-anak terdampak bencana,” ujar M. Nasir di Banda Aceh, Minggu (12/7/2026).