Truk ODOL dianggap salah satu biang kerok kecelakaan dan mahalnya biaya perawatan jalan raya.
Permasalahan kendaraan kelebihan dimensi dan kelebihan muatan (over dimension dan over load/ODOL) masih menjadi tantangan serius dalam sistem transportasi jalan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak infrastruktur dan meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno menekankan bahwa upaya penertiban ODOL yang selama ini dijalankan pemerintah cenderung represif dan perlu diimbangi dengan kebijakan insentif bagi pelaku usaha yang patuh.
"Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penertiban, namun efektivitas penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu faktornya adalah pendekatan yang cenderung bersifat represif, tanpa diimbangi dengan kebijakan insentif," ujar Djoko kepada Alinea.id di Jakarta, Selasa (24/6).
Meski begitu, Djoko menegaskan bahwa penindakan tegas terhadap kendaraan ODOL tetap prioritas untuk menegakkan wibawa aturan dan memberikan efek jera. "Tidak boleh ada kompromi dalam hal keselamatan lalu lintas dan perlindungan terhadap infrastruktur jalan," ujar Djoko.
Djoko mengingatkan bahwa kebijakan yang semata-mata mengedepankan sanksi berisiko timpang dan sulit diterima para pengusaha jasa logistik. Terlebih, sudah ada banyak pengusaha angkutan bersusah payah menyesuaikan armada mereka, mulai dari mengganti karoseri, mengurangi muatan, hingga membeli unit baru.