Komisi III DPR dukung penanganan kasus penembakan polisi di Lampung

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Fadil Imran, untuk membahas berbagai isu terkait pemeliharaan keamanan di Indonesia.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi III DPR, Gedung MPR/DPR, Jakarta, ini menjadi momentum penting bagi para anggota DPR untuk berdiskusi dan memberikan perhatian khusus terhadap situasi keamanan, terutama setelah insiden tragis yang menimpa tiga anggota kepolisian di Lampung.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, pemimpin rapat, membuka pertemuan dengan mengajak seluruh anggota untuk mendoakan para polisi yang gugur dalam tugas mereka saat menggerebek sabung ayam ilegal di Lampung. Habiburokhman mengungkapkan rasa prihatin atas kejadian tersebut dan menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya yang timbul dari aktivitas ilegal seperti sabung ayam. Menurutnya, meskipun sabung ayam sudah menjadi bagian dari tradisi di daerah tersebut, tindakan aparat kepolisian dalam menegakkan hukum harus diapresiasi, meskipun menghadapi tantangan berat, termasuk maraknya peredaran senjata api (senpi) di wilayah tersebut.

"Pelajaran yang kita ambil dari kejadian ini adalah betapa beratnya tugas polisi. Saya pernah KKN di tempat itu, dan memang sabung ayam dan peredaran senpi menjadi keresahan masyarakat. Polisi yang menggerebek sabung ayam mungkin terpaksa berhadapan dengan situasi yang sangat sulit, hingga akhirnya jatuh korban," ujar Habiburokhman dengan penuh empati, dalam rapat di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3).

Tanggapan serupa datang dari anggota Komisi III, Nasir Djamil, yang mengungkapkan harapan agar peristiwa ini menjadi momentum untuk evaluasi dan perbaikan di jajaran kepolisian, terutama terkait dengan peran Baharkam Polri dalam menjaga keamanan. Nasir juga memberikan apresiasi atas cepatnya tindakan kepolisian dan militer yang berhasil menangkap pelaku penembakan. Ia menekankan, sebagai pembina keamanan dalam negeri, Polri harus memastikan insiden serupa tidak terulang di masa depan, agar tidak menciptakan keraguan di masyarakat terkait kemampuan negara menjaga kedamaian.