Setiap kebijakan terkait pulau-pulau harus sesuai dengan aturan dan menjamin kedaulatan negara.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah segera mengevaluasi pengelolaan dan tata administrasi pulau-pulau di Indonesia, menyusul munculnya isu jual-beli pulau di wilayah Kepulauan Anambas.
Puan menegaskan setiap kebijakan terkait pulau-pulau harus sesuai dengan aturan dan menjamin kedaulatan negara. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah segera melakukan penataan ulang administrasi wilayah pulau secara menyeluruh.
“Terkait hal-hal jual beli pulau, tentu saja hal itu harus dievaluasi kembali, termasuk administrasi pencatatan pulau,” ujar Puan dalam konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Selasa (24/6).
Ia juga menyebut DPR telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas lebih lanjut pengelolaan pulau-pulau yang ada di Indonesia agar lebih tertib secara hukum dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi semua pulau yang ada di Indonesia, supaya tidak terjadi salah penggunaan,” lanjutnya.