JPPI menilai pencopotan pimpinan BGN hanya langkah penyelamatan citra MBG dan tidak menyentuh akar persoalan tata kelola serta anggaran.
Langkah cepat Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai bukan solusi konkret untuk menyelesaikan sengkarut tata kelola lembaga tersebut. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai perombakan ini tidak lebih dari sekadar upaya pengendalian dampak (damage control) demi menyelamatkan citra program.
Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan pencopotan Dadan Hindayana beserta jajarannya pasca-penggeledahan oleh penegak hukum hanya menjawab persoalan integritas personal, namun gagal total menyentuh akar masalah sistemik.
"Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang notabene adalah program legacy utama sang presiden. Namun, pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh," ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6).
JPPI menyoroti 3 poin krusial terkait krisis yang terjadi di tubuh BGN. Pertama, desain program dinilai cacat sejak awal. Publik sejak awal mengkritik program MBG bukan sekadar karena faktor figur pimpinannya, melainkan karena desain programnya yang cacat sejak dalam kandungan. BGN mengelola anggaran yang luar biasa besar.
Ketika pucuk pimpinannya digoyang isu korupsi, hal ini membuktikan kekhawatiran publik bahwa dana raksasa ini sangat rawan menjadi "bancakan" baru akibat pengawasan yang lemah dan dipaksakan berjalan cepat tanpa fondasi sistem yang kokoh.