Langkah cepat Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai bukan solusi konkret untuk menyelesaikan sengkarut tata kelola lembaga tersebut. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai perombakan ini tidak lebih dari sekadar upaya pengendalian dampak (damage control) demi menyelamatkan citra program.
Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan pencopotan Dadan Hindayana beserta jajarannya pasca-penggeledahan oleh penegak hukum hanya menjawab persoalan integritas personal, namun gagal total menyentuh akar masalah sistemik.
"Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang notabene adalah program legacy utama sang presiden. Namun, pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh," ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6).
JPPI menyoroti 3 poin krusial terkait krisis yang terjadi di tubuh BGN. Pertama, desain program dinilai cacat sejak awal. Publik sejak awal mengkritik program MBG bukan sekadar karena faktor figur pimpinannya, melainkan karena desain programnya yang cacat sejak dalam kandungan. BGN mengelola anggaran yang luar biasa besar.
Ketika pucuk pimpinannya digoyang isu korupsi, hal ini membuktikan kekhawatiran publik bahwa dana raksasa ini sangat rawan menjadi "bancakan" baru akibat pengawasan yang lemah dan dipaksakan berjalan cepat tanpa fondasi sistem yang kokoh.
Kedua, terjadi krisis legitimasi di tingkat akar rumput kasus hukum yang menimpa pimpinan BGN berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat dan mitra di lapangan.
"Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan," tegas Ubaid.
Ketiga, anggaran MBG telah menggerus hak dasar publik atau distorsi dana pendidikan. JPPI mengkritik keras prioritas anggaran pemerintah yang dinilai "jungkir balik". Anggaran MBG yang dipaksakan ini terus menggerus urgensi anggaran publik lainnya, terutama pemenuhan hak-hak dasar. Hal ini terlihat dari anggaran fungsi pendidikan 20% yang kian terdistorsi, mengorbankan jaminan kesejahteraan guru, serta pembenahan fasilitas sekolah yang rusak. Pergantian pimpinan sama sekali tidak mengubah kebijakan anggaran yang bias tersebut.
Bagi JPPI, pencopotan dan penggeledahan ini adalah tamparan keras bagi ambisi besar pemerintah. Langkah memecat pejabat lama tidak serta merta menyelesaikan masalah tata kelola yang mendasar.
Lebih lanjut, JPPI mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pergantian wajah di jajaran komando BGN, tapi melakukan langkah sederet langkah, yakni evaluasi total desain pogram dengan menghentikan pemaksaan program untuk semua kalangan dengan target yang salah.
"Sebaiknya jangan untuk semua, tapi targeted bagi mereka yang punya masalah gizi dan terkendala akses pangan," tuturnya.
Lalu, audit transparansi institusi dengan membuka seluruh tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN kepada publik. Serta harus fondasi sistem pencegahan korupsi yang kokoh. Kemudian, koreksi kebijakan anggaran dengan mengembalikan maruah anggaran fungsi pendidikan 20% dan anggaran kesehatan agar tidak tergerus oleh program MBG.
"Selama pemerintah hanya fokus mengganti orang tanpa berani mengevaluasi ulang desain anggaran, transparansi institusi, dan dampak penggusuran anggaran sektor publik lain, maka BGN hanya akan menjadi pelataran baru bagi skandal-skandal berikutnya," kata Ubaid.
