Program MBG yang baru diluncurkan awal Januari lalu menuai banyak polemik.
Program makan bergizi gratis (MBG) yang baru diluncurkan pemerintahan Prabowo Subianti pada awal Januari lalu memunculkan beragam persoalan. Teranyar, seorang pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan tak kunjung dibayar meskipun sudah beroperasi selama beberapa bulan.
Ira Mesra, nama pemilik dapur itu, mengaku sudah mengeluarkan duit sebesar Rp975.375.000 untuk mengoperasikan SPPG Kalibata yang ia kelola. Namun, tak sepeser pun duit operasional dapur itu diganti oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis. Kasus itu sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan.
Selain kasus dugaan fraud itu, program MBG juga dihantui kasus-kasus keracunan di berbagai daerah, penolakan warga di Papua, serta ketidakpastian anggaran. Nilai gizi MBG juga dipertanyakan lantaran biaya produksinya tergolong rendah, yakni Rp15.000 per porsi.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengusulkan agar program MBG dievaluasi secara menyeluruh. Dia khawatir program itu bakal terus melahirkan beragam masalah karena tak direncanakan secara matang. Secara khusus, Achmad menyoroti beban fiskal yang ditanggung negara untuk merealisasikan program MBG.
"Kita patut bertanya apakah program MBG ini memang dipersiapkan secara matang? Ataukah ia adalah produk politik yang dipaksakan tanpa dukungan fiskal yang realistis? Jawabannya mengarah pada kegagalan perencanaan dan ketidaksiapan APBN mengakomodasi ambisi yang terlalu besar dalam waktu yang terlalu singkat," kata Achmad kepada Alinea.id, Minggu (19/4).