Dalam peringatan Hari Buruh 2025, Kamis (1/5), Prabowo hadir langsung dan berpidato.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan pekerja Indonesia. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025, Kamis (1/5), Prabowo hadir langsung dan menyerahkan 100 unit rumah subsidi untuk buruh sebagai bagian dari program pembangunan 20.000 rumah murah untuk pekerja, yang terintegrasi dalam target nasional pembangunan tiga juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir.
Aktivis Nasional dan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ricky Tamba menilai, sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo telah dikenal luas sebagai figur nasionalis yang konsisten menyuarakan kepentingan buruh. Pada Pilpres 2019, ia menjadi satu-satunya calon presiden yang menandatangani kontrak politik dengan serikat buruh—janji yang disebutnya terbukti bukan sekadar janji kampanye. Prabowo juga tercatat aktif hadir dalam berbagai forum buruh dan terbuka terhadap pengakuan sektor pekerja informal seperti pengemudi ojek daring.
“Setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo langsung mengambil langkah konkret. Salah satu kebijakan awal pemerintahannya adalah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025, sinyal keberpihakan terhadap daya beli buruh,” ujarnya dalam pernyataan, Kamis (1/5).
Tak hanya soal upah, Prabowo juga mendorong stabilitas harga pangan dan menurunkan tarif layanan yang dikendalikan negara, seperti listrik, untuk menekan biaya hidup masyarakat pekerja. Sejak Januari 2025, pemerintah telah meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh warga, termasuk keluarga buruh. Program ini tidak hanya menjawab isu ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru melalui jaringan dapur dan rantai pasok nasional.
Komitmen pemerintah terhadap kesehatan buruh pun tidak luput dari perhatian. Pada Februari 2025, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai digelar untuk seluruh rakyat Indonesia, memberikan akses pelayanan kesehatan dasar secara gratis—kebijakan yang dinilai krusial dalam menjaga produktivitas tenaga kerja nasional.