Perusahaan wajib berikan THR H-7 Lebaran, berikut perhitungannya
Ketentuan soal pemberian THR diatur dalam PP 36/2021 dan Permenaker 6/2016.
Fakta-fakta pekerja rumahan
Pekerja rumahan rentan dieksploitasi lantaran tanpa payung hukum.
Getir pekerja rumahan: tanpa payung hukum, rentan dieksploitasi
"Ngerjainnya mah sepatu (merek) mahal semua, tapi upahnya jauh banget..."
PT Sai Apparel Industries terbukti eksploitasi tenaga kerja
PT Sai Apparel Industries kedapatan tidak membayar upah lembur para buruhnya sejak September 2022.
Kabar baik, survei Robert Walters sebut mayoritas perusahaan siap menaikkan gaji
Rata-rata kenaikan gaji untuk para pekerja yang berharap pergantian kerja (job movers) diperkirakan berkisar antara 20-30%.
Kontroversi pekerja outsourcing dan formula upah di Perppu Cipta Kerja
Formula pengupahan dan soal pekerja outsourcing di Perppu Cipta Kerja diprotes buruh dan pengusaha. Kemenaker mengklaim akomodatif.
Apindo juga soroti Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Pelaku usaha soroti Perppu tentang Cipta Kerja yang telah menghapus pengaturan alih daya pada Pasal 64.
Rahmad Handoyo sebut penetapan UMP 2023 sudah sesuai
Rahmad juga mengatakan agar masyarakat bisa memahami adanya potensi resesi di tahun depan.
Naik 6,9 %, UMK Makassar 2023 Ditetapkan Rp3,5 Juta
UMK 2023 mengalami kenaikan sekitar 6,9% dibandingkan dengan UMK sebelumnya yakni Rp3.294.962.
Pemprov Kaltim tetapkan kenaikan UMP sebesar 6,20%
UMP sebesar Rp 3,2 juta ini berlaku bagi pekerja buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
UMP DKI Jakarta 2023 naik jadi Rp4,9 juta, Disnaker: Mudah-mudahan tidak ada perubahan
Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 sebesar 5,6%.
Pemkab Kukar targetkan penetapan UMK 2023 pada Desember 2022
Pemkab akan menggelar rapat antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) bersama dewan pengupahan dan organisasi buruh.
Kadin: Kebijakan upah jangan beratkan pelaku usaha dan rugikan tenaga kerja
Kebijakan kenaikan upah minimum pada satu periode sebaiknya menargetkan pada industri dengan laju pertumbuhan ekonomi terbesar.
Serikat Pekerja tolak PP 36/2021 jadi dasar kenaikan upah minimum
PP 36/2021 tidak bisa sebagai dasar hukum penetapan upah minimum karena Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) telah dinyatakan inkonstitusional.
Gubernur akan umumkan UMP 2023 pada 21 November
Sesuai mandat UU Cipta Kerja, pengumuman upah minimum disampaikan kepala daerah.
Resmi, Pemprov DKI Jakarta nyatakan banding atas putusan PTUN terkait UMP
Dengan upaya banding ini, Pemprov DKI berharap jika nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan.
Inilah perkembangan upah tenaga kerja per Februari 2022
Upah riil buruh tani mengalami kenaikan sebesar 0,31%, dari Rp52.542 menjadi Rp52.708.
7 Isu utama bakal diangkat Civil 20 dalam Presidensi G-20 di Indonesia
Dari segi akses vaksin dan kesehatan global misalnya, C-20 memiliki target untuk membangun arsitektur kesehatan global yang inklusif.
Apindo sudah gugat Kepgub Pengupahan DKI ke PTUN
Gugatan tersebut dilayangkan pada pekan lalu, tepatnya pada 13 Januari 2022.
BPS: Upah harian buruh tani dan bangunan pada Desember 2021 naik 0,17%
Upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan.
Pemprov DKI minta pengusaha patuhi UMP, ini kata Apindo
Kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1% menuai kritik dari kalangan pengusaha.
Kemnaker imbau para gubernur patuhi PP tentang Pengupahan
Dari 34 provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021.
Resmi, Gubernur Anies menaikkan UMP Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,1%
Hal itu sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.
Kemendagri tunggu rekomendasi Kemnaker terkait sanksi Anies akibat menaikkan UMP
Gubernur Anies berpotensi terkena sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian permanen.
Indef: Formula di UU Cipta Kerja berdampak pada tingkat kenaikan upah
Setelah ada UU Cipta Kerja, formulasi penyesuaian upah minimum mengacu pada PP 36 Tahun 2021.
