Zona konflik merupakan "lahan subur" bagi perusahaan-perusahaan besar, yang memanfaatkan runtuhnya sistem kesehatan dan hukum untuk memperluas jangkauan mereka.
Pada kesempatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tanggal 31 Mei, Daraj menerbitkan serangkaian empat investigasi yang mengungkap aktivitas perusahaan-perusahaan tembakau terkemuka di zona konflik dan meneliti konsekuensi kebijakan tersebut bagi masyarakat lokal dan kesehatan publik.
Sejak perang meletus di Sudan pada bulan April 2023, operasi perusahaan-perusahaan tembakau internasional—seperti British American Tobacco (BAT) dan Philip Morris International (PMI)—telah terganggu parah: rantai pasokan legal runtuh, infrastruktur goyah, dan sistem regulasi runtuh. Namun permintaan rokok tetap tinggi, mendorong perusahaan-perusahaan ini untuk mencari rute alternatif.
Zona konflik merupakan "lahan subur" bagi perusahaan-perusahaan besar, yang memanfaatkan runtuhnya sistem kesehatan dan hukum untuk memperluas jangkauan mereka, menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sudan, yang telah lama ditandai oleh perang dan kerusuhan internal, terbukti sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan tembakau global, khususnya BAT, yang mencoba menghindari regulasi melalui pemerintah Pakistan, kata Waseem Janjua, seorang penasihat di Institut Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (SDPI) Pakistan.
Investigasi ini merupakan bagian dari proyek yang lebih luas mengenai aktivitas industri tembakau di wilayah konflik, yang dirilis untuk Hari Tanpa Tembakau Sedunia, pada tanggal 31 Mei. Empat laporan Daraj berfokus pada Gaza dan Sudan, mengungkap bagaimana perusahaan-perusahaan besar mengeksploitasi kondisi kemanusiaan yang parah untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kesehatan masyarakat.
Rokok "Anak-anak" di Sudan
Perang saudara yang telah berkecamuk sejak April 2023 telah menghancurkan produksi dalam negeri Sudan dan mengurangi daya beli, namun permintaan rokok tetap ada, bahkan ketika harga telah naik, bagan yang dibagikan oleh Janjua dengan Daraj menunjukkan. Perusahaan-perusahaan global merespons dengan cepat, mengandalkan penyelundupan dan negara-negara ketiga seperti Pakistan dan Bangladesh untuk mengubah rute pengiriman.