Pelibatan taruna Akmil di Sekolah Rakyat dinilai SETARA sebagai normalisasi multifungsi TNI dan kemunduran supremasi sipil.
SETARA Institute mengkritik penugasan taruna Akademi Militer (Akmil) untuk melatih peserta Sekolah Rakyat. Kebijakan tersebut dinilai bukan sekadar urusan teknis pendidikan, melainkan menunjukkan kaburnya batas antara ranah sipil dan militer.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai pelibatan taruna Akmil dalam program pendidikan sipil berpotensi menjadi preseden buruk. Menurutnya, negara semestinya memperkuat institusi sipil, bukan kembali menjadikan militer sebagai instrumen utama dalam pembentukan karakter warga negara.
“Disiplin memang nilai penting dalam pendidikan, tetapi disiplin tidak sama dengan militerisme. Nasionalisme dan patriotisme juga krusial, tetapi keduanya bukan monopoli militer,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Rabu (1/7).
Hendardi menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi bagi kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan sosial-ekonomi. Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan seharusnya bersifat pedagogis, humanis, dan partisipatif, dengan bertumpu pada ilmu pendidikan, psikologi perkembangan, voluntarisme, serta pemberdayaan masyarakat.
Menurut SETARA, kritik terhadap kebijakan ini tidak ditujukan kepada kapasitas personal para taruna Akmil, melainkan pada arah kebijakan negara. Dalam negara demokrasi, profesionalisme militer seharusnya diukur dari kemampuannya menjalankan fungsi pertahanan negara secara efektif, bukan dari seberapa jauh militer dilibatkan dalam urusan sipil.