Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, memilih melakukan inovasi pada sektor fiskal daerah.
Kebijakan pemerintah menurunkan transfer ke daerah (TKD) menuntut seluruh pemerintah daerah melakukan inovasi dalam mencari sumber keuangan, agar tidak bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi dana TKD hanya senilai Rp650 triliun atau turun 29,34% dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan TKD disebabkan ada pergeseran untuk memperbesar alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas nasional.
"Sejatinya dinikmati juga oleh seluruh rakyat di daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar kehadiran negara semakin dirasakan rakyat di tingkat lokal melalui layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, koperasi desa, serta program strategis lainnya," kata Sri dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8).
Menyikapi hal ini, Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, memilih melakukan inovasi pada sektor fiskal daerah, untuk memastikan pembangunan di Sumbawa Barat tetap berjalan di tengah kondisi efisiensi anggaran. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mengelola keuangan dan memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Amar mengatakan, starategi fiskal yang akan dilakukan Pemkab Sumbawa Barat adalah memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dalam bentuk deposito perbankan, hingga penempatan pembiayaan di BUMD yang memberi tambahan pendapatan melalui bunga dan dividen. Selain itu, Pemkab Sumbawa Barat juga terus meningkatkan PAD lewat optimalisasi pajak, retribusi, dan digitalisasi pengelolaan.