Presiden: Efisiensi TKD bukan pemangkasan anggaran daerah

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran kepala daerah tidak menyalahartikan kebijakan efisiensi transfer keuangan daerah (TKD) sebagai upaya  memangkas anggaran daerah. Sebab, pada dasarnya efisiensi TKD dilakukan untuk mengalokasikan anggaran ke program prioritas yang mengucur langsung ke daerah. Sebagaimana penetrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang langsung dirasakan masyarakat di desa-desa.

"Jadi efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah. Transfer daerah ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Tapi pada dasarnya anggaran itu semua ke daerah," kata Prabowo dalam sambutannya di acara Apkasi Otonomi Expo 2025 yang diselenggarakan di ICE BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (28/8).

Prabowo mengatakan, dalam setahun ini pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk memberi MBG kepada 34 juta penerima manfaat, yang terdiri dari siswa dan ibu-ibu yang sedang hamil. Program MBG juga sudah mendorong terbentuknya 6.610 dapur, dengan per dapurnya menyerap sekitar 50 orang, sehingga total ada 330.500 pekerja yang terserap.

"Target sampai Desember nanti akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat, anak-anak termasuk ibu-ibu yang sedang hamil. Program ini sedang dilirik seluruh dunia. Sebab, Brasil saja butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengupayakan agar MBG sampai kepada penerima manfaat di desa-desa terpencil dan pulau-pulau yang jauh. Prabowo mengatakan, meski tidak mudah, tantangan memberi MBG kepada penerima manfaat di daerah terpencil harus bisa dilakukan sebagai bentuk keadilan. 

"Kita sekarang sedang menghadapi kesulitan di desa-desa terpencil, di pulau- pulau yang jauh. Tapi, tidak ada alasan, mereka adalah anak-anak Indonesia. Mereka akan kita urus dan akan kita bela, mereka akan kita beri makan, karena mereka anak Indonesia juga, di mana pun berada tidak boleh ada yang kelaparan," kata Prabowo.